LINGKARPENA.ID | Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengikuti rapat koordinasi nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H. Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Pendopo Sukabumi, Rabu (24/12/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala daerah dan pimpinan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Rakor ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pelaporan dan evaluasi realisasi APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia mendorong agar seluruh daerah mampu mengoptimalkan target pendapatan secara maksimal.
“Pendapatan daerah idealnya tercapai penuh. Jika melampaui target, itu tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi,” kata Tito Karnavian.
Selain pendapatan, Mendagri juga menyoroti pentingnya percepatan belanja daerah. Menurutnya, belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian, khususnya untuk mendorong perputaran uang di tengah masyarakat dan memperkuat daya beli.
“Belanja pemerintah daerah menjadi motor stimulus agar sektor swasta tumbuh dan tetap bergerak,” ujarnya.
Ia menambahkan, daerah dengan sektor swasta yang aktif dan berkembang cenderung memiliki perekonomian yang lebih kuat, sekaligus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi, kata dia, sebagian besar bersumber dari aktivitas swasta.
“Ketika dunia usaha hidup, PAD akan ikut meningkat,” ungkap Mendagri.
Lebih lanjut, Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar mampu mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Prestasi kepala daerah harus terus ditingkatkan, jangan sampai kalah dibanding capaian penjabat kepala daerah pada tahun 2024,” tegasnya.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah semakin serius mengoptimalkan pengelolaan APBD sebagai instrumen utama pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
