DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Raperda Perubahan, Ini Poin-poinnya

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pembahasan raperda perubahan APBD tahun 2023.|Foto: Ndie

LINGKARPENA.ID | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna, tentang perubahan APBD tahun 2023. Raperda dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Jalan Perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sukabumi H Marwan Hamami yang didampingi Wakil Bupati dan unsur Forkopimda. Rapat dipimpinan langsung oleh wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar didampingi wakil ketua Budi Azhar Mutawali, M. Sodikin, Yudi Suryadikrama.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi yang juga wakil ketua DPRD M Sodikin mengatakan raperda perubahan APBD Tahun 2023 telah melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Baca juga:  ini Jawaban Bupati dan Ketua DPRD atas Raperda tentang APBD 2024

“Mulai dari perubahan KUA dan perubahan PPAS sampai dengan persetujuan bersama tentang Raperda Perubahan APBD tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

“Dengan adanya persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD ini, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, bupati Sukabumi Marwan Hamami dalam sambutannya menyampaikan, hasil evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Perubahan TA 2023 tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 903/kep.709-BPKAD/2023 pada tanggal 18 oktober 2023 tentang perubahan APBD 2023 harus menjadi dasar penerbitan keputusan pimpinan DPRD.

Baca juga:  Rapat Paripurna DPRD, Bupati Sukabumi Usulkan Dua Raperda Ini

“Tentunya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan jajaran DPRD yang telah membahas dan menyepakati hasil evaluasi gubernur. Sehingga Raperda tentang Perubahan APBD 2023 ini dapat dilakukan penyempurnaan untuk dilakukan penetapan,” ungkap Marwan.

Mengenai nota pengantar atas raperda tentang penyertaan modal daerah kepada lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sukabumi Bupati mengatakan, bahwa penyertaan modal daerah kepada PT LKM selain bentuk penguatan permodalan juga bermaksud untuk bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Baca juga:  Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi, Apresiasi Kinerja Polres Sukabumi Atasi Kenakalan Pelajar

Selain itu diharapkan dapat mewujudkan amanat Perda nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi.

Marwan menambahkan, penyusunan Raperda tentang penyertaan modal kepada PT LKM Sukabumi dan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri belum optimal. Sehingga diharapakan sumbang saran, pandangan, koreksi dan penyempurnaannya dalam setiap pembahasan dengan DPRD.

“Kami berharap DPRD bersedia untuk menerima dan mengadakan pembahasan lebih lanjut terhadap raperda yang kami sampaikan hari ini,” pungkasnya.

Pos terkait