Kasus Perundungan Anak di Sukabumi, Kuasa Hukum Kepsek SD Sudutkan Wartawan

LINGKARPENA.ID | Kelanjutan Kasus dugaan bullying atau perundungan di salah satu sekolah dasar (SD) di Kota Sukabumi. Kini pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah berusaha dimintai konfirmasi oleh awak media online, cetak dan televisi.

Setelah beberapa kali kesulitan dimintai hak jawab, akhirnya pihak sekolah mencoba memberikan tanggapan. Namun, saat berlangsungnya konferensi pers yang digelar di salah satu SD Yayasan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Dalam menyampaikan keterangan atas kasus bullying siswa SD, Kuasa hukum Kepala Sekolah SD tersebut, M Saleh Arief malah mengatakan bahwa sejumlah media melakukan pemberitaan secara sepihak.

“Sangat disayangkan ada beberapa pemberitaan yang tidak seimbang hanya mendengar satu pihak tapi pihak kami tidak pernah ditanyakan,” kata Saleh, kepada wartawan Rabu, (13/12/2023).

Ironisnya Saleh pun menuduh bahwa media melakukan pemberitaan tidak mengikuti pedoman undang undang sistem peradilan pidana ramah anak (PPRA).

“Saya sudah ada beberapa bukti ini yang sangat kita sesalkan itu tidak boleh terjadi ini rekan rekan juga mengetahui itu undang undang sistem peradilan pidana anak,” ungkapnya.

Baca juga:  Tiga Remaja Tenggelam Saat Berenang di Sungai Cipelang, Satu Orang Ditemukan Meninggal Dunia

Konferensi pers pun kemudian memanas karena awak media merasa ucapan kuasa hukum Kepsek Swasta itu berbanding terbalik dengan upaya yang telah dilakukan wartawan. Akhirnya insan pers membubarkan diri dari lokasi.

Sementara itu salah satu wartawan media online Siti Fatimah (26) merasa kecewa dengan sikap pihak sekolah. Lantaran dia sudah beberapa kali berupaya melakukan konfirmasi akan tetapi selalu menemui jalan buntu.

“Kita media bareng-bareng abis wawancara keluarga kita coba buat konfirmasi ke pihak sekolah. Nah kondisinya emang udah sore jadi sekolah juga sudah tutup tapi kita tetap coba ke satpamnya untuk ketemu sama kepala sekolahnya cuma ditolak. Di situ gerbang tidak dibuka, kita juga ga sempat masuk ke dalam gedungnya,” ucapnya.

“Terbaru itu kemarin (Selasa 12 Desember) karena ada pelaporan balik dari pengacara ke polisi dan saya diminta redaksi disuruh buat konfirmasi ke pihak sekolah saya coba konfirmasi lagi ke sana sekitar jam 8 jam 9 pas masuk siswa kondisinya juga ramai di sekolahnya,” ujarnya.

Lagi lagi upayanya untuk meminta konfirmasi kembali gagal lantaran ditolak oleh pihak keamanan sekolah. Padahal dia menjelaskan niat dan tujuannya datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi kejadian dugaan perundungan.

Baca juga:  Hendak Tawuran, Polisi Amankan 4 Pelajar, 10 Kendaraan dan 2 Sajam

“Cuman waktu itu satpamnya bilang kalau alasan tidak bisa menerima media itu karena kepala sekolahnya sedang ke luar kota sedang di Bandung dan tidak bisa menerima tamu dari kalangan media,” ucapnya.

“Dengan adanya kejadian hari ini saya merasa sangat kecewa dengan pihak sekolah karena tidak mengindahkan segala upaya awak media untuk mengkonfirmasi. Namun saat ada kesempatan untuk memberikan hak jawab di situ justru pihak sekolah menyudutkan media,” tandasnya.

Ditempat yang sama Rekan wartawan Televisi Ahmad Fikri menyesalkan sikap dari kuasa hukum. Pasalnya kehadiran awak media di konferensi pers tersebut untuk mendapat informasi penyeimbang, bukan malah disudutkan.

“Konferensi pers itu harapan dari teman teman wartawan itu kita menampung suara dari sekolah untuk menjadi sandingan cover both side bagi penyeimbang untuk berita yang beredar,” ujarnya.

Dia pun menyadari bahwa kasus tersebut sedang berkembang liar di media sosial. Maka dari itu menurutnya, awak media berusaha memperoleh informasi dari pihak sekolah.

Baca juga:  Dari 30.800 Target, 231 Anak 6-11 Tahun di Kota Sukabumi Sudah Tervaksin, Ini Penjelasan AKBP Zainal

“Kita datang ke sana itu dengan baik baik tapi sayangnya kuasa hukum yang harusnya itu bisa menjadi penengah antara media dengan sekolah ini malah menyalahkan pihak media pemberitaannya tidak sesuai dengan undang-undang peradilan anak dan segala macamnya, ya kita ga terima lah itu artinya kuasa hukum sudah meragukan profesionalitas insan media yang ada di Sukabumi padahal yang ramainya itu di medsos,” tuturnya.

“Saya sangat menyayangkan dan kalau memang ini menjadi produk hukum silahkan laporkan kami kalau media massa ini menyalahi aturan. Tapi kalau media ini benar, media ini dinyatakan tidak salah, saya menuntut yang namanya Muhammad Saleh sebagai kuasa hukum pihak yb itu harus meminta maaf kepada teman teman wartawan,” pungkasnya.

Diketahui, M Saleh Arief merupakan kuasa hukum kepsek berinisial ADM. Kepsek sebelumnya turut dilaporkan ke polisi atas dugaan intimidasi kepada korban bullying oleh sesama pelajar SD Sukabumi hingga patah tulang.

Pos terkait