LINGKARPENA.ID | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) didampingi Wakil Bupati Sukabumi beserta Kepala Pelaksana BPBD dari 19 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia meninjau wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi tepatnya di Desa Wanajaya Kecamatan Cisolok, pada Rabu (08/01/25).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jendral TNI Suharyanto menyebut, saat ini wilayah Kabupaten Sukabumi masuk kedalam tahap transisi tanggap darurat.
“Seperti yang pernah saya katakan pasca terjadinya banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim di Kabupaten Sukabumi sebulan sudah dilakukan tanggap darurat, sekarang semua sudah berakhir tanggap daruratnya dan masuk ke dalam tahap transisi tanggap darurat,” ujarnya.
Suharyanto menjelaskan, fokus dalam transisi ini adalah mengendalikan kehidupan masyarakat kembali seperti semula, terutama rumah masyarakat yang hancur terkena banjir dan tanah longsor, sebagaimana arahan dari Presiden.
“Di awal tahun 2025 tahap rehabilitasi rekontruksi di Kabupaten Sukabumi sudah berjalan, kami dapat datanya untuk tahap pertama, rusak beratnya sekitar 400 unit rumah, kemudian rusak sedang dan rusak ringannya kalau di total hampir 9000 rumah,” ucapnya.
Suharyanto membeberkan, masyarakat yang terdampak bencana akan dibangunkan rumah senilai 60 juta, sehingga masyarakat yang berhak menerima rumah pengganti tidak tinggal lama di pengungsian.
“Ini adalah wujud daripada keseriusan pemerintah, kecepatan pemerintah dalam membantu kesulitan rakyat,” tegasnya.
“Dari 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terdampak itu sekitar 39 Kecamatan. Jadi sangat luar biasa sehingga kita buat secara bertahap, tahap satu tadi sudah saya sampaikan sedang proses verifikasi,” lanjutnya.
Suharyanto menerangkan, dalam proses verifikasi ini juga biasanya terjadi perubahan di kondisi rumah rusak ringan karena ada koreksi sesuai ketentuan yakni 20 persen kerusakan. Ia pun mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Geologi, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota itu juga menentukan standar kriteria kerusakan.
“Biasanya rusak ringan itu ada koreksi, rata-rata yang tidak masuk kriteria itu dikeluarkan, tapi juga bukan berarti tidak dibantu sama sekali, melainkan ada mekanisme lain sehingga intinya semua masyarakat yang terdampak itu akan dibantu,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri mengatakan, rumah yang dibangun oleh pemerintah kondisinya cukup bagus dan bisa selesai dalam waktu yang cepat, yakni kurang lebih sekitar 12 hari.
“Alhamdulillah ini relokasi mandiri tanahnya milik sendiri atas hibah kemudian dibantu oleh pemerintah kurang lebih angka 60 juta. Kemudian kami pun diminta oleh kepala BNPB untuk segera mengusulkan data masyarakat yang terdampak secara keseluruhan yang tersebar di 39 kecamatan tadi,” jelasnya.
Iyos menerangkan, berbeda dengan relokasi mandiri, untuk percepatan lahan saat ini sedang dikaji oleh BMKG terkait dengan relokasi.
“Kalau yang mandiri tidak susah itu kan ada lahannya jadi tinggal membangun. Untuk yang relokasi agak sulit, pertama partainya besar yang keduanya lahannya dan kadang-kadang masyarakat setuju, tidak berubah-ubah,” tambahnya.
Terakhir Iyos juga mengatakan, opsi lain yang dapat menjadi alternatif adalah masyarakat yang terdampak akan diarahkan ke Perhutani, PTP maupun perkebunan yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.






