Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi Menyoroti Jabatan PPK Double Gaji

LINGKARPENA.ID | Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menyoroti jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK di Pilkada Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 mendatang.

Paoji menilai, kebanyakan dari penyelenggara PPK orang yang sudah mendapatkan honor atau penghasilan dari anggaran negara melalui profesi lain.

Hal tersebut ia ungkapkan berdasarkan banyaknya kritikan yang masuk ke DPRD soal isu ketimpangan kebanyakan petugas penyelenggara panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang double job.

Baca juga:  Relawan "RAJAB" Gelar Turnamen Mancing di Jampangkulon

“Jadi berdasarkan informasi yang kami terima jabatan PPK ini banyak didominasi oleh para Pendamping Desa dan PKH yang sudah punya job khusus. Nah, jika iya mereka ini memang profesi yang sudah dapat honor dari pemerintah,” kata Paoji kepada Lingkarpena.id Selasa (22/05).

Menurut Paoji, ketimpangan ini harus menjadi bahan evaluasi pihak penyelenggara Pemilukada KPU Kabupaten Sukabumi kedepan. Sebab, jika menilik profesi mereka yang sudah memiliki job kerja.

Baca juga:  Gelar Rapat Paripurna, DPRD Minta Bupati Sukabumi Bahas Raperda Bersama OPD

Kata Paoji, hal ini harus menjadi catatan bersama, jika pada bidang penyelenggara PPK itu masih banyak yang mampu dan kompeten secara administrasi dan persyaratan, harusnya bisa memberikan kesempatan kepada yang lain.

“Kami dengan KPU ini kan mitra kerja. Jadi jika ada masalah, seperti beberapa kritikan yang masuk ke kami ya harus kami sampaikan,” jelasnya.

Baca juga:  Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024 Tingkat Kota Sukabumi Sempat Memanas, Ini Penyebabnya

“Ya, semua kritikan dari Ormas, para Tokoh kami tampung. Soal penentuan petugas PPK ini kami tidak bisa intervensi. Itu kewenangan KPU ya. Kami hanya bisa menyampaikan kritikan masyarakat Sukabumi,” imbuhnya.

Kendati begitu, untuk hari ini soal para petugas PPK sudah di sahkan untuk mengawal Pilkada Kabupaten Sukabumi. Namun kedepannya DPRD meminta KPU harus lebih luwes dalam menjaring petugas PPK.

Pos terkait