Lagi Viral, Skandal Biaya Persalinan Pungut Pasien Puskesmas Parungkuda, Ketum Korekmas Angkat Bicara

Tampak depan gedung Puskemas Parungkuda Kabupaten Sukabumi.| Istimewa

LINGKARPENA.ID | Lagi menjadi viral Puskesmas Parungkuda, sebuah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Hal tersebut setelah dilaporkan soal adanya kasus dugaan pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Dalam kasus ini ada sejumlah oknum perawat yang bertugas diduga menolak kartu BPJS dan melakukan penarikan biaya terhadap seorang pasien persalinan di Puskesmas tersebut pada 6 Desember 2023 lalu.

Dari keterangan yang berhasil dihimpun, pasien berinisial SL mengaku awalnya tidak mengetahui adanya tarif yang harus dibayarkan. Karena mengingat kartu BPJS miliknya itu masih aktif dan ia berharap mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Namun dikuar dugaannya, saat ia berada di Puskesmas, SL dikenakan biaya sebesar Rp 1.070.000 oleh pihak perawat di Puskesmas dengan alasan bahwa bayi dalam kandungannya itu berada dalam posisi sungsang.

Baca juga:  12.500 Pohon Ditanam di Lokasi Pergeseran Tanah Nyalingdung Sukabumi, LSM Dampal Jurig: Peringati Hari Puspa Satwa Bakti Lingkungan

Kemudian SL dan keluarga mencoba mempertanyakan mengapa ada perbedaan antara hasil USG sebelumnya yang menyatakan posisi bayi dalam kandungan normal. Namun jawaban dari pernyataan perawat yang menangani proses kelahiran itu berbeda.

SL beserta pihak keluarga mengungkapkan bahwa selama proses kelahiran, tidak ada keluhan atau tanda-tanda bahwa bayi dalam kandungan berada dalam posisi sungsang.

Kejadian itu kembali mau njadi sorotan oleh Ketua Umum Korekmas (Komunitas relawan Kesehatan Masyarakat) Kabupaten Sukabumi. Andri Hidayana menegaskan, bahwa proses kelahiran, baik normal maupun cesar, sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Baca juga:  172 Hektar Lahan di Desa Tegalbuleud Tidak Produktif

Menurut Andri, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Biaya persalinan normal ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebesar 100%, sedangkan biaya persalinan cesar ditanggung sebesar 90%. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi tenaga kesehatan untuk meminta pembayaran tambahan dari pasien,” tegasnya.

Dijelaskan Andri, kasus pungutan liar di Puskesmas Parungkuda ini menunjukkan adanya praktik yang merugikan masyarakat dan jelas sudah melanggar aturan yang berlaku.

Andri Handayana berharap, agar fasilitas kesehatan mematuhi aturan dan tidak melakukan penarikan biaya yang tidak memiliki dasar hukum.

“Jika kasus ini terbukti benar, saya menyarankan agar dilaporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) untuk segera ditindaklanjuti,” pintanya.

Baca juga:  Mayat Pria Diduga Korban Bunuh Diri di Batu Panganten Ciracap Masih Evakuasi

Hingga saat ini, pihak Puskesmas masih belum memberikan pernyataan resmi terkait adanya dugaan kasus pungutan liar yang dikeluhkan masyarakat Parungkuda.

“Pungutan liar di Puskesmas Parungkuda ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga merusak kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Andri.

“Ya kesehatan masyarakat itu kan sudah dijamin oleh negara melalui BPJS. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan transparan dapat diakses oleh semua masyarakat,” pungkasnya.**

 

Pos terkait