LINGKARPENA.ID – Panitia kerja (Panja) pupuk bersubsidi dan kartu tani Komisi IV DPR RI mendapat temuan bahwa stok pupuk bersubsidi untuk masyarakat pemilik kartu tani masih mengalami kekurangan.
Kementerian Pertanian telah menerapkan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi.
Kebijakan penggunaan sistem e-RDKK tersebut semata-mata digunakan untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyelewengan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta para stakeholder terkait harus memastikan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran kepada petani yang memiliki lahan dua hektar ke bawah sesuai pedoman sistem e-RDKK.
“Kami mendengarkan aspirasi langsung dari distributor, pengecer, kemudian PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), dan kelompok tani, ternyata permasalahannya stok pupuk bersubsidi memang nyatanya kurang,” ujarnya, seperti dilansir pada Senin (15/11/2021).
Akmal mengatakan, Komisi IV DPR akan melakukan evaluasi terkait permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi. Menurutnya, bisa saja petani diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membela pupuk.
“Sementara hal ini masih didiskusikan. Kita akan terus mencari formulanya yang baik seperti apa. Apakah sistemnya dirubah, seperti memberikan bantuan tunai langsung ke petani, atau seperti apa,” kata Akmal.
Politisi PKS itu berharap, pihaknya menemukan permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang sebenarnya terjadi di lapangan, agar dapat membuat solusi terbaik untuk menyelesaikannya.
“Temuan kami akan dijadikan keputusan dalam memberitakan rekomendasi penyelesaian masalah penyaluran pupuk bersubsidi ini, sehingga ke depan diharapkan pupuk bersubsidi ini lagi masalah,” pungkasnya.***
