Ratusan Wartawan di Sukabumi Gelar Aksi Damai di Gedung DPRD, Tolak RUU Penyiaran

FOTO: Jurnalis Sukabumi saat melakukan aksi damai tolak revisi UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.| Jajang S

LINGKARPENA.ID | Ratusan wartawan dari berbagai media melakukan unjukrasa aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi terkait RUU tentang Penyiaran atau kebebasan Pers, di Jalan Jajaway, Palabuanratu, Selasa 28 Mei 2024.

Titik kumpul keberangkatan para awak media dilakukan di depan Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi. Kemudian melakukan longmach menuju gedung DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi.

Barikade puluhan anggota dari kepolisian Resort Sukabumi sudah nampak berjejer di pintu masuk Gedung DPRD guna menyambut kedatangan massa aksi damai para jurnalis/wartawan Sukabumi.

Aksi damai Jurnalis Sukabumi penolakan RUU Penyiaran.| ist

Para awak media dalam melakukan orasinya secara bergantian di depan pintu masuk Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Aksi damai yang dilakukan awak media diterima beberapa wakil rakyat diantaranya dari ketua fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Kedua fraksi sepakat dan satu suara dengan para aksi demo, menolak RUU Pers.

Namun, salah satu perwakilan awak media Iwan Sugianto dari Onenewsoke.com selaku koordinator aksi damai menyodorkan lembaran untuk ditanda tangani dan distempel, anggota dewan yang hadir mewakili menolak.

Baca juga:  Ini 4 Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Terkait Aksi Tuntutan Wartawan

Menurut perwakilan DPRD yang hadir itu menjawab masalah stempel merupakan kewenangan ketua DPRD. Atas permintaan dan desakan para awak media, terkonfirmasi bahwa Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, dikabarkan akan hadir menemui para aksi damai itu.

Menjelang kedatangan ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, beberapa orang perwakilan aksi demo diterima anggota DPRD untuk duduk bareng membahas terkait RUU penyiaran yang saat ini menjadi kontroversi dikalangan insan pers.

Saat menanti kedatangan ketua DPRD, sejumlah perwakilan aksi melakukan bahasan bahasan ringan dengan perwakilan fraksi Demokrat, Gerindra dan PDIP.

Diketahui, ada sejumlah pasal dalam draf RUU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran yang dianggap menjadi kontroversi sehingga memicu unjukrasa para wartawan di tanah air. Pasal 8 A ayat 1 hurup q, ( 1 ) KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayai 1 berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus dibidang penyiaran.

Baca juga:  Laskar Merah Putih Colek Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sukabumi, Gelar Audiensi

Hal itu dianggap sangat bertentangan dengan UU Pers No. 40 tahun 1999, tentang kemerdekaan pers khususnya berkaitan dengan fungsi Dewan Pers.

Sementara Pasal 50 B ayat 2 hurup c, selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, SIS membuat larangan mengenai ( C ) penayangan Ekslusif jurnalistik investigasi.

Ketentuan ini jelas mengancam kemerdekaan pers dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat ( 2 ) UU No. 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan Pers, terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Pasal 50 B Ayat 2 hurup (k) penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong atau fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, penodaan agama, kekerasan dan radikalisme – terorisme. Pasal ini subyektif dan multitafsir, terlebih yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini berpotensi menjadi alat untuk membungkam dan mengkrimininalisasikan Jurnalis/pers dibidang siaran.

Baca juga:  Wabup Pastikan Strategi Percpatan CTPS Kepada Tim Penilai STBM Award 2022
Junalis Sukabumi Ahmad Zajuli saat melakukan orasi di depan Gedung DPRD terkait penolakan RUU Penyiaran.| ist

Sementara itu perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sukabumi Ahmad Zajuli mengapresiasi atas kehadiran para wartawan Sukabumi. Menurutnya semua satu suara menolak revisi UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran.

Menurutnya, aksi damai yang digelar di depan Gedung DPRD tersebut salah satu bentuk pernyataan sikap Jurnalis Sukabumi menolak tentang RUU tentang Penyiaran itu. Jurnalis Sukabumi meminta agar DPRD Kabupaten Sukabumi dapat segera mengambil sikap.

“Saat ini kami bertahan di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Kami harus menyampaikan aspirasi ini, agar DPRD Kabupaten Sukabumi bisa menyampaikan penolakan kami ini kepada DPR RI,” singkat Ahmad Zajuli, pengurus PWI Kabupaten Sukabumi.

Pos terkait