LINGKARPENA.ID | Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah menjadi salah satu momentum demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, rakyat juga menentukan wakilnya di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD. Pada tahun yang sama, masyarakat turut mengikuti Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia.
Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2019. Namun di balik capaian tersebut, proses demokrasi tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Berbagai dinamika, polemik, hingga ketegangan politik muncul sejak masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga pascapenetapan hasil pemilu.
Sebagai bagian dari evaluasi dan refleksi bersama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar podcast bertajuk “Kilas Balik Pemilu Serentak 2024: Sinergi Lembaga Pers dan Media Massa dengan KPU Kabupaten Sukabumi”. Kegiatan ini berlangsung di Gedung KPU Kabupaten Sukabumi, Jalan Lingkar Selatan, pada Kamis (18/12/2025).
Podcast tersebut menghadirkan Pelaksana Tugas Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Samsyi atau yang akrab disapa Bah Anom, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Bah Anom menyoroti makna demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menggembirakan, namun dalam praktiknya justru kerap diwarnai konflik dan ketegangan sosial.
Menurutnya, Pemilu 14 Februari 2024 menyisakan berbagai persoalan, mulai dari maraknya protes publik, isu politik dinasti, gelombang demonstrasi mahasiswa, hingga konflik antarpendukung yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara. Kondisi tersebut, kata Bah Anom, menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam tata kelola demokrasi ke depan.
Ia menekankan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setidaknya terdapat tiga pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran politik rakyat, yakni penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik, serta media massa.
“Ke depan, sinergi antara KPU, Bawaslu, dan media massa harus diperkuat, khususnya dalam hal pendidikan politik dan sosialisasi tahapan pemilu, agar informasi yang benar dan berimbang dapat diterima masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, mewakili Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Rudini, selaku perwakilan Kelompok Kerja Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklihparmas dan SDM), menyampaikan bahwa KPU telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan.
Ia menjelaskan, KPU memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui aplikasi Sirekap, yang memungkinkan masyarakat mengakses hasil penghitungan suara secara langsung melalui situs resmi KPU. Langkah tersebut menjadi wujud komitmen KPU dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Namun, KPU di semua tingkatan telah bekerja maksimal agar proses dan hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara objektif,” ujar Rudini.
Lebih lanjut, Rudini menegaskan bahwa perbedaan pandangan dan sikap politik seharusnya disikapi dengan kedewasaan dan semangat persatuan. Pemahaman tentang demokrasi yang damai, adil, dan beretika perlu terus ditanamkan kepada seluruh elemen masyarakat.
“Bangsa Indonesia harus mampu merawat demokrasi dengan saling menghargai, saling merangkul, dan menghindari perpecahan. Demokrasi Pancasila harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan persatuan,” tambahnya.
Menutup diskusi, Rudini menyampaikan apresiasi atas peran media massa dalam mengawal proses demokrasi. Ia berharap kolaborasi antara KPU dan insan pers dapat terus diperkuat demi mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa mendatang.
