SUKABUMI – Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, terus bergulir. Polres Sukabumi kini tengah mempersiapkan langkah lanjutan untuk menentukan status hukum empat anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Perkara yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi itu telah memasuki tahapan pendalaman setelah penyidik mengumpulkan sejumlah keterangan saksi serta bukti medis dari korban.
Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, Ipda Firman Riyadul Jannah, menjelaskan bahwa sejak laporan diterima dari keluarga korban pada Oktober 2026, pihaknya telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pemeriksaan.
Mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan keterangan saksi dari lingkungan sekolah, hingga pemeriksaan medis melalui visum et repertum di RSUD Sekarwangi.
“Seluruh tahapan pemeriksaan terus kami lengkapi. Kami sudah meminta keterangan wali kelas korban, wali kelas terlapor, wakil kepala sekolah, serta melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang diduga terlibat dengan didampingi orang tua masing-masing,” ungkap Firman, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebutkan, dalam pekan ini penyidik berencana melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status terhadap empat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Menurutnya, proses penanganan yang membutuhkan waktu bukan berarti perkara tersebut berhenti. Penyidik harus memastikan seluruh keterangan dan alat bukti saling berkaitan sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum berikutnya.
Firman mengungkapkan, salah satu faktor yang sempat memengaruhi jadwal pemeriksaan adalah belum tersedianya pihak sekolah secara lengkap untuk dimintai klarifikasi. Selain itu, kondisi kesehatan korban juga menjadi pertimbangan penyidik sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Semua keterangan dan bukti pendukung harus benar-benar lengkap agar perkara ini memiliki konstruksi hukum yang jelas,” katanya.
Di sisi lain, Polres Sukabumi memastikan bahwa penanganan perkara tetap memperhatikan hak-hak anak, baik korban maupun pihak yang dilaporkan. Mengingat seluruh pihak yang terlibat masih di bawah umur, proses hukum harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Penyidik juga telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk mendukung pendampingan psikososial bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
“Kami harus mengedepankan prinsip perlindungan anak. Korban harus mendapatkan perhatian dan pendampingan, sementara anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak yang wajib dijamin selama proses berjalan,” tegas Firman.
Ia menambahkan, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi memberikan perhatian terhadap perkembangan kasus tersebut. Penyidik diminta bekerja secara profesional, transparan, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini bermula dari dugaan tindak kekerasan yang terjadi pada Selasa, 29 September 2026, di lingkungan musala SMP PGRI 2 Nagrak, Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak.
Korban berinisial AI (12) diduga mengalami kekerasan fisik berupa benturan dan tendangan pada bagian pinggul serta sendi yang dilakukan oleh sejumlah rekan sekolahnya saat jam istirahat menjelang salat Zuhur.
Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut. Pihak keluarga kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke kepolisian pada pertengahan Oktober 2026.
Kini, masyarakat dan keluarga korban menantikan perkembangan proses hukum tersebut, termasuk hasil gelar perkara yang akan menentukan kelanjutan penanganan terhadap empat anak yang diduga terlibat.
