SUKABUMI – Agenda Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Sukabumi yang sedianya digelar pada Sabtu, 14 November 2026, resmi ditunda. Keputusan penundaan ini dikeluarkan oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat di tengah dugaan pelanggaran aturan Kementerian Sosial RI serta adanya proses gugatan hukum yang masih berlangsung.
Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Taufik, S.Pd.I, M.M., membenarkan issuance surat penundaan dengan nomor 08.034/B/11/KT-JABAR/E/XI/2026. Surat tersebut merupakan respons atas undangan mendadak dari panitia lokal yang baru diterima melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat (13/11/2026) atau tepat satu hari sebelum acara berlangsung.
“Undangan perihal TKKT Kabupaten Sukabumi Ke V Tahun 2026 kami terima pada Jumat sore dari Saudara Beny Irwanto, anggota Caretaker Karang Taruna Kabupaten Sukabumi. Padahal acara dijadwalkan Sabtu pagi,” ujar Ahmad Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Dugaan Pelanggaran Regulasi
Ahmad Taufik menjelaskan, penundaan ini didasarkan pada penilaian bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut melanggar Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 9 Tahun 2025. Secara spesifik, kegiatan ini dinilai melanggar Pasal 20H ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1 dan 2).
Regulasi tersebut menegaskan bahwa Temu Karya Karang Taruna tingkat kabupaten/kota wajib diselenggarakan oleh pengurus kabupaten/kota dan harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari pengurus Karang Taruna provinsi.
“Selain itu, kami juga mencatat bahwa perkara serupa sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon dengan nomor perkara 86/PdI.G/2026/PN, Cbn tertanggal 19 Oktober 2026. Mengingat kondisi administrasi dan hukum yang belum clear, maka kegiatan harus ditunda,” tegas Taufik.
Tenggat Waktu Koordinasi
Pihak Karang Taruna Provinsi Jawa Barat memberikan tenggat waktu kepada panitia pelaksana di Kabupaten Sukabumi untuk membenahi kelengkapan administrasi. Taufik menginstruksikan agar panitia segera berkoordinasi dengan sekretariat Karang Taruna Provinsi Jawa Barat selambat-lambatnya sebelum tanggal 20 November 2026.
“Hendaknya pihak penyelenggara segera melengkapi berkas-berkas berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan kami untuk mencari solusi administratif yang sesuai aturan,” tambahnya.
Surat Edaran ke Berbagai Pihak
Surat penundaan ini telah didistribusikan secara luas untuk memastikan semua pemangku kepentingan mengetahui status kegiatan tersebut. Penerima surat meliputi Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna, Ketua Pelaksana TKKT Kabupaten Sukabumi, Ketua Caretaker, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, serta Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2026.
Hingga berita ini diturunkan, panitia pelaksana di tingkat kabupaten belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah selanjutnya pasca-terbitnya surat penundaan dari provinsi.(*)
