SUKABUMI – Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Sukabumi secara resmi menyatakan sikap mendorong tokoh pergerakan kemerdekaan asal Jawa Barat, Arudji Kartawinata, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2027.
Dalam pernyataannya, PC SEMMI SUKABUMI juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar mengambil peran aktif dalam proses pengusulan dan pengawalan administratif hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Menurut keterangan resmi PC SEMMI Sukabumi, dorongan ini didasarkan pada rekam jejak historis Arudji Kartawinata yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai putra daerah kelahiran Garut yang memiliki ikatan historis kuat dengan wilayah Priangan, termasuk Sukabumi, Arudji dikenal sebagai salah satu tokoh kunci di kalangan pergerakan Syarikat Islam (SI) sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua DPR-GR (1963–1966) dan Menteri Muda Pertahanan di era awal kemerdekaan.
Ketua Umum PC SEMMI Sukabumi Rizki Kurnia dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Arudji Kartawinata merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau sekaligus upaya merawat memori kolektif generasi muda terhadap tokoh bangsa asal Jawa Barat.
“Arudji Kartawinata adalah tokoh besar yang tidak hanya berjasa bagi bangsa secara keseluruhan, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan masyarakat Jawa Barat dan keluarga besar Syarikat Islam. Sudah selayaknya negara memberikan pengakuan resmi sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2027 mendatang,” Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, PC SEMMI Sukabumi menilai keberhasilan pengusulan gelar Pahlawan Nasional sangat bergantung pada sinergi antara elemen masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pihak PC SEMMI Sukabumi secara khusus mendesak Pemprov Jawa Barat untuk segera memfasilitasi pembentukan tim peneliti dan pengkaji gelar daerah (TP2GD) guna melengkapi syarat-syarat historis serta akademis yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak pasif. Pemprov harus hadir dan ikut andil secara konkret dalam mengusulkan putra daerah terbaiknya. Pengawalan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga ke Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sangat krusial agar proses ini berjalan lancar,” tambahnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, PC SEMMI Sukabumi menyatakan siap bersinergi dengan berbagai elemen kepemudaan, sejarawan lokal, serta tokoh masyarakat di Sukabumi dan Jawa Barat untuk menggelar diskusi publik maupun seminar sejarah.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan akademis dan dukungan publik menjelang pengajuan resmi untuk tahun 2027.(*)
