SUKABUMI – Kondisi memprihatinkan SD Negeri Cisireum di Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya.
Bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat hingga sebagian gedung hancur tanpa atap dan ditumbuhi semak belukar itu dinilai menjadi gambaran belum meratanya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah pelosok.
GMNI Sukabumi Raya menilai kerusakan yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak boleh terus dibiarkan. Pasalnya, keberadaan sarana pendidikan yang aman dan layak merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang proses belajar mengajar sekaligus menjamin keselamatan peserta didik.
Kepala Bidang Kaderisasi Ideologi dan Pendidikan DPC GMNI Sukabumi Raya, Septiyan Hidayat, mengatakan pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini persoalan serius yang tidak boleh terus dianggap biasa. Sekolah merupakan tempat anak-anak menimba ilmu dan membangun masa depan. Sangat ironis apabila fasilitas pendidikan di daerah justru dibiarkan rusak parah selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas,” tegas Septiyan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ia menegaskan, pemenuhan hak pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan anak-anak dapat bersekolah. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas yang memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan.
Septiyan juga mempertanyakan prioritas pembangunan daerah apabila kerusakan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil tidak segera mendapatkan perhatian. Menurutnya, pemerataan pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di pelosok Kabupaten Sukabumi.
“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat di wilayah tertentu, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil justru luput dari perhatian. Anak-anak di Langkapjaya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jangan menunggu sampai terjadi musibah baru pemerintah bergerak,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, DPC GMNI Sukabumi Raya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pendidikan.
Pertama, meminta pemerintah segera melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi SDN Cisireum dan menetapkan pembangunan kembali gedung sekolah sebagai prioritas penanganan.
Kedua, mendesak adanya transparansi sekaligus evaluasi terhadap distribusi anggaran rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Ketiga, meminta pemerintah daerah memberikan tanggapan resmi serta menjelaskan langkah penanganan konkret dalam waktu 2 x 24 jam sejak pernyataan tersebut disampaikan.
GMNI juga menyatakan akan meningkatkan langkah advokasi bersama masyarakat, orang tua siswa, dan berbagai elemen pemerhati pendidikan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons serius dari pemerintah daerah.
“Kami ingin pemerintah hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji atau pendataan. Hak memperoleh pendidikan yang layak tidak boleh dibedakan berdasarkan letak geografis. SDN Cisireum harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan,” pungkas Septiyan.
GMNI berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Sukabumi, sehingga anak-anak di Desa Langkapjaya dapat memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan layak sebagaimana mestinya.
