SUKABUMI – Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi berkomitmen meningkatkan pengawasan dan pembenahan tata kelola kawasan wisata, khususnya destinasi yang memiliki tingkat risiko kecelakaan tinggi. Langkah tersebut dilakukan menyusul sejumlah insiden kecelakaan yang terjadi di kawasan pariwisata, terutama di wilayah pantai Palabuhanratu dan sekitarnya, Minggu (15/11/2026).
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menyampaikan belasungkawa atas peristiwa kecelakaan yang terjadi di kawasan wisata. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi seluruh unsur dalam menciptakan destinasi wisata yang aman dan nyaman.
“Kami turut berbelasungkawa atas kejadian kecelakaan di kawasan pariwisata, khususnya di wilayah pantai Palabuhanratu dan sekitarnya. Tentu ini menjadi catatan bagi kami untuk melakukan pembenahan serta memastikan seluruh ekosistem pariwisata dapat bersama-sama menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan,” ungkap Ali Iskandar.
Ia menegaskan, upaya menjaga keselamatan wisatawan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di sekitar destinasi wisata.
Ali menjelaskan, kewajiban menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 26, khususnya huruf d dan e, terdapat ketentuan mengenai kewajiban pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, serta keselamatan wisatawan.
Selain itu, ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pelaku usaha pariwisata juga diatur dalam regulasi tersebut.
“Rujukan regulasinya sudah jelas. Karena itu, kami akan kembali mengintensifkan koordinasi dengan para pelaku usaha pariwisata, pemerintah desa, kecamatan, serta seluruh komponen terkait agar ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pariwisata akan meningkatkan intensitas turun ke lapangan untuk memastikan tata kelola keselamatan di setiap destinasi wisata berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah penyediaan petugas pengamanan dan keselamatan wisata. Dalam hal ini, pihaknya mendorong para pelaku usaha pengelola destinasi wisata untuk bekerja sama dengan Balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta), sehingga pengamanan kawasan wisata dapat melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi dan akreditasi.
Selain penguatan petugas keselamatan, sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata juga akan ditingkatkan agar seluruh pengelola memahami dan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, Ali mengakui bahwa keterbatasan kemampuan fiskal menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan sarana keselamatan di kawasan wisata. Meski demikian, pihaknya akan berupaya mencari sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyediaan fasilitas informasi dan peringatan keselamatan.
“Kami juga akan berupaya mencari sumber pendanaan agar di lokasi-lokasi wisata tersedia papan petunjuk dan informasi kewaspadaan bagi wisatawan. Termasuk penandaan kawasan pantai, mana yang diperbolehkan untuk berenang, mana yang harus diwaspadai, dan mana yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk aktivitas berenang,” paparnya.
Menurut Ali, informasi keselamatan yang jelas dan mudah dipahami menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kawasan wisata.
Ia berharap, melalui penguatan koordinasi, pengawasan, penyediaan petugas kompeten, serta fasilitas informasi keselamatan, seluruh destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi dapat memberikan rasa aman bagi pengunjung.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bahu-membahu membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga aman dan nyaman bagi setiap wisatawan,” pungkasnya.
