LINGKAR PENA Portal Berita Terpercaya Sumber Literasi Anak Bangsa

Pangan Darat dan Laut Penguatan SDM Kunci Keberlanjutan

Pangan Darat dan Laut Penguatan SDM Kunci Keberlanjutan
Poto:Ist

TANGERANG | Regenerasi sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional. Di tengah tuntutan peningkatan produksi dan modernisasi sektor pangan, pertanian dan perikanan membutuhkan generasi muda yang menguasai teknologi, memiliki keterampilan usaha, serta mampu mengembangkan potensi sumber daya lokal. Jumat (13/11/26).

Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Forum Innovation for Food Security and Sustainability (Innofood) 2026 yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang. Mengangkat tema “Regenerasi SDM Pertanian dan Perikanan”, forum ini mempertemukan pemerintah dan pelaku sektor pangan untuk membahas kesiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan ketahanan pangan dari darat hingga laut.

Forum dibuka dengan paparan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPN HKTI. Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Menurut Didit, anak muda perlu menjadi penggerak perubahan melalui penguasaan teknologi, inovasi, dan kewirausahaan.

Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan peluang usaha baru, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut sebagai salah satu sumber pangan nasional. Upaya ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Diskusi yang dipandu Ananda Bahri Prayudha menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Persero) Titik Mustikasari dan Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Suwatin, MA.

Titik Mustikasari menyoroti pentingnya adopsi teknologi dan kesiapan sumber daya manusia untuk membangun sektor perikanan yang berkelanjutan. Menurut dia, teknologi perikanan modern sebenarnya sudah tersedia. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengoperasikan serta memanfaatkan teknologi tersebut.

Ketersediaan teknologi tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diikuti peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Karena itu, penguatan kapasitas pelaku sektor perikanan perlu berjalan beriringan dengan modernisasi sarana produksi dan pengembangan inovasi.

Titik juga menilai pengembangan SDM dan inovasi teknologi sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta target Indonesia Emas 2045. Keduanya menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian dan swasembada pangan nasional.

Sementara itu, Suwatin mengaitkan regenerasi sumber daya manusia dengan peluang ekonomi yang muncul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, keberlanjutan program tersebut tidak hanya bergantung pada penyelenggara layanan gizi, tetapi juga pada kesiapan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal sebagai pemasok bahan baku.

Dengan sekitar 58 juta penerima manfaat, MBG berpotensi menciptakan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Dari anggaran Rp 15.000 per porsi, sekitar Rp 10.000 dialokasikan untuk bahan baku.

Besarnya kebutuhan tersebut membuka peluang pasar bagi produsen pangan lokal, termasuk komoditas ikan dan protein hewani yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Suwatin menjelaskan, Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 mengatur keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Prioritas diberikan kepada usaha mikro dan kecil, koperasi, serta badan usaha milik desa (BUM Desa).

Pengadaan diutamakan dari pelaku usaha di tingkat kecamatan setempat, kemudian kabupaten/kota, dan selanjutnya provinsi. Kebijakan ini diharapkan memperpendek rantai pasok sekaligus meningkatkan keterlibatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.

Regulasi tersebut juga mendorong pembinaan pelaku usaha melalui pendampingan, pelatihan teknis, standardisasi mutu, digitalisasi, hingga akses permodalan.

Namun, peluang pasar tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan produsen kecil. Suwatin mengidentifikasi sejumlah persoalan, mulai dari kapasitas produksi dan kontinuitas pasokan yang masih bergantung pada musim, penanganan higiene dan pascapanen yang belum memadai, hingga lemahnya sistem ketertelusuran produk.

Dari sisi kelembagaan, sebagian pelaku usaha masih beroperasi dalam skala kecil dan belum memiliki badan hukum. Kemampuan mengelola biaya, pembukuan, serta distribusi juga masih perlu diperkuat.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Suwatin menekankan enam kompetensi yang perlu dimiliki petani dan peternak unggul, yaitu kemampuan produksi, pengendalian mutu, penguatan kelembagaan, manajemen usaha, pengelolaan rantai pasok, dan kemitraan.

“Petani perlu disiapkan, didampingi, diorganisasi, dan dihubungkan ke pasar,” demikian salah satu pokok paparannya.

Ia menambahkan, calon pemasok program MBG setidaknya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memenuhi standar higiene dan mutu, serta terdaftar dalam pendataan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG). Pelaku usaha juga harus menjalankan transaksi sesuai ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.

Dalam skema tersebut, BGN melihat organisasi tani seperti HKTI memiliki peran strategis untuk menjembatani kebutuhan SPPG dengan kemampuan produksi masyarakat.

HKTI diharapkan dapat membantu memetakan produsen dan komoditas unggulan daerah, mengorganisasi kelompok tani dan peternak ke dalam koperasi atau agregator, serta meningkatkan kapasitas budidaya dan manajemen usaha.

Organisasi tani juga dapat berperan menghubungkan kebutuhan pasokan SPPG dengan produsen lokal, sekaligus mengawal kewajaran harga dan kepastian pembayaran. Dengan demikian, program MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi bagi petani, peternak, dan nelayan.

Suwatin mengingatkan bahwa kemitraan antara pemasok dan penyelenggara layanan gizi harus dibangun secara transparan dan akuntabel. Setiap tahapan transaksi, mulai dari kurasi pemasok, kontrak kerja sama, bukti penerimaan barang, hingga pembayaran, harus terdokumentasi dengan baik.

“Indikator kemitraan perlu ditopang bukti transaksi, bukan hanya surat pernyataan atau daftar nama mitra,” katanya.

Pembahasan dalam forum Innofood 2026 menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi dan ketersediaan teknologi. Kesiapan manusia yang mengelola sektor pangan, kelembagaan usaha, serta akses terhadap pasar juga menjadi faktor penentu.

Regenerasi petani, peternak, dan nelayan karena itu perlu diarahkan tidak hanya untuk menarik minat generasi muda, tetapi juga membangun kemampuan mereka menjadi pelaku usaha pangan yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dari darat hingga laut, keberlanjutan pangan nasional pada akhirnya bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Sumber: Hasbi

Reporter A WBS

Editor Red