Bongkar Aktor Intelektual SPK Fiktif, LSM Baladhika Adhyaksa Bakal Demo Dinkes dan DPRD Kabupaten Sukabumi

Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara saat perayaan kegiatan Ulang Tahun.| istimewa

LINGKARPENA.ID | Bongkar Aktor Intelektual Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Baladhika Adhyaksa bakal melakukan aksi unjuk rasa (unras) ke Kantor Dinas Kesehatan dan DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dari informasi yang dihimpun Lingkarpena.id, LSM Baladhika Adhyaksa berencana bakal melakukan aksi unjuk rasa (unras) pada Kamis, (16/03/2023), mendatang. Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) SPK Fiktif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Ketua DPC Baladhika Adhyaksa Nusantara Sukabumi, Ade Zaelani SH didampingi Bidang Investigator DPC Baladhika Adhyaksa Nusantara Sukabumi, Ara Rahman mengatakan, korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau menggelapkan uang negara. Contohnya milik instansi atau perusahaan. Jika banyak terdapat toleransi terhadap korupsi massif. Maka, dapat menyebabkan korupsi menjadi suatu kebiasaan.

Baca juga:  Mantan Kadinkes Kabupaten Sukabumi, Didi Supardi Jadi Saksi Sidang Kasus SPK Fiktif di PN Bandung

“Akibatnya masyarakat menjadi tidak berdaya dalam mengatasi korupsi. Korupsi dapat terjadi jika ada niat, kesempatan, kewenangan,” kata Ade Zaelani kepada Lingkarpena.id Selasa (14/03/2023).

Dijelaskannya terdapat tiga strategi dalam memberantas korupsi. Seperti pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Upaya memberantas korupsi dengan adanya gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi merupakan suatu gerakan yang dalam tempo panjang yang harus melibatkan unsur yang berkepentingan. Seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Dalam hal ini kasus SPK fiktif yang menelan kerugian negara Rp37 Miliar di Kabupaten Sukabumi, merupakan bentuk kegagalan dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara,” ungkapnya.

Disini LSM Baladhika Adhyaksa Sukabumi yang merupakan Pelapdu kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, telah menelaah dari beberapa aspek. Sehingga membuat sebuah keputusan untuk melakukan aksi demontrasi, untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, mendesak kepada DPRD Kabupaten Sukabumi, untuk membuka rencana anggaran tahun 2016, khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, mendesak pihak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menghadirkan Ketua Komisi III tahun 2016, mendesak pihak Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sukabumi 2016, untuk membuka dokumen anggaran yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2016.

Baca juga:  Persidangan Kasus SPK Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi, 5 Saksi Diperiksa di PN Bandung

“Selain itu, pada aksi demo nanti kami juga mendesak Bappeda untuk membuka rencana kegiatan tahun 2016 yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan, mendesak pihak eksekutif dalam hal ini, Bupati Sukabumi untuk membuka dokumen arsip kegiatan dinas kesehatan tahun 2016 serta mendesak pihak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membuat surat percepatan penyelesain proses kasus SPK itu dan mendesak pihak Bank BJB untuk membuka realisasi alur pencairan jaminan SPK fiktif 2016,” bebernya.

Baca juga:  Babak Baru, Kasus SPK Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi, Dilimpahkan Ke PN Bandung

LSM Baladhika Adhyaksa Sukabumi juga memohon kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut memonitoring secara langsung kaitan kasus SPK fiktif Kabupaten Sukabumi. Jika semua poin tersebut, tidak dipenuhi oleh pihak birokrat di Kabupaten Sukabum, maka LSM Baladhika Adhyaksa Sukabumi, menganggap data yang telah mereka kaji berupa nama orang yang terduga dan instansi yang terduga, benar adanya.

“Iya, setelah itu, kami akan membuat laporan pengaduan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk di tindak lanjuti nama-nama yang kami telah indikasikan menjadi dalang aktor intelektual,” pungkasnya.

Pos terkait