Bupati Marwan Sampaikan Dua Raperda Pada Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi

LINGKARPENA.ID | Bupati Sukabumi, Marwan Hamami sampaikan dua Raperda pada rapat paripurna ke 11 DPRD Kabupaten Sukabumi, di aula utama, Senin 12 Juni 2023 kemarin.

Rapat pariurna membahas tentang peraturan perubahan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 9 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyampaian nota pengantar Bupati mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami dalam sambutannya menjelaskan, adanya Raperda tentang pendidikan bermaksud untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukabumi agar mampu membentuk generasi penerus yang berilmu, mandiri, unggul pada taraf nasional dan internasional berbasis karakter dan kearifan lokal.

“Hal ini sejalan dengan misi pertama Pemda Kab. Sukabumi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yakni membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing,” kata Marwan.

Baca juga:  Ketua DPRD: Apresiasi MTQ Tingkat Kabupaten Sukabumi yang Digelar di Ponpes Assalam Warungkiara

Bupati Marwan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat indonesia. Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana tercantum dalam pasal 28 C dan pasal 28 E ayat 1.

“Secara khusus pada pasal 31 ayat 1-5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara indonesia dalam pendidikan. Kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan serta anggaran pendidikan nasional,” ungkapnya.

Selain itu Bupati Marwan mengapresiasi DPRD Kabupaten Sukabumi atas inisiasi raperda tentang perubahan perda nomor 9 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan amanat konstitusi dasar pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Baca juga:  Lapas Sukabumi Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan dengan Tema "Pahlawanku Inspirasiku"

“Hal ini tentu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab,” jelasnya.

Adapun Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 disampaikan Bupati, Kabupaten Sukabumi telah menerima hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan daerah pada Jumat 12 Mei lalu dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca juga:  Diterima Sekda, BPOM Paparkan Program Prioritas Nasional Keamanan Panagan

“WTP yang kita terima merupakan yang ke sembilan kali secara berturut-turut mulai dari tahun 2014 sampai 2022,” bebernya.

Bupati meminta, semua pihak terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja serta memperbaiki kekurangan dan kelemahan sebagaimana rekomendasi yang disampaikan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) agar kedepan bisa terus mempertahankan opini WTP tersebut.

“Raihan WTP ini harus berbanding lurus antara kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, termasuk sudut output program dan kegiatannya harus bermanfaat. Sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Pos terkait