LINGKARPENA.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara meminta agar penanganan kasus stunting yang terjadi di desa jangan disamakan dengan yang terjadi di kota.
Legislator Senayan Dapil Sukabumi ini mendorong pemerintah melakukan penanganan kasus stunting dengan pendekatan berdasarkan latar pada keluarga sesuai wilayah domisili masing-masing.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, Gunakan:
“Penanganan stunting di desa dengan di kota itu tidak sepenuhnya sama. Karena kalau kota, corak masyarakatnya berbeda. Umumnya struktur masyarakat di kota itu banyak yang bekerja,” kata Dewi Asmara dalam rilis DPR pada Jum’at (3/12/2021).
Lebih lanjut Dewi mengungkapkan, masyarakat yang tinggal di perkotaan, secara umum para perempuan yang telah memiliki anak masih bekerja di pabrik atau di perusahaan.
“Akibatnya kekurangan gizi pada anak kerap terjadi karena dari pola asuh terhadap anak yang hanya diserahkan begitu saja ketika dititipkan kepada pengasuhnya atau bahkan dititipkan kepadanya tetangganya,” jelas ungkapnya.
Sementara kasus stunting yang terjadi pada masyarakat di desa rata-rata karena kurang informasi yang didapatkan berkenaan gizi balita, selain karena kemampuan ekonomi menjadi penyebab anak mengalami stunting dan gizi buruk meskipun umumnya orang tua hadir dan selalu dekat dengan anak setiap hari.
“Kekurangan gizi itu bisa saja terjadi akibat pola asuh anak yang hanya dititipkan pada tetangga. Dalam kasus ini biasanya terjadi karena memberikan makanan yang penting anak tidak rewel, tanpa memperhatikan gizinya,” ujar Dewi.
Menurutnya, upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah dengan cara mengadakan pendekatan kepada masyarakat dengan melibatkan lurah setempat maupun RT RW, walaupun hanya dilakukan setiap akhir pekan ketika masyarakat tidak bekerja.
Terpopuler: Daftar Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Undang Teman
“Upaya pendekatan tersebut dapat berupa penyuluhan seperti memberikan pemahaman pola makan bayi dan balita, pola asuh yang baik dan lingkungan yang bersih. Jadi perbedaan stunting di desa bukan semata mata tingkat ekonomi, tetapi lebih kepada pola asuha dan informasi yang didapatkan dari pihak terkait,” pungkas Dewi.***
