LINGKARPENA.ID – Pasca Aksi Damai memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia yang dilakukan koalisi 16 Ormas-LSM pada Rabu 8 Desember 2021 lalu terus disoroti berbagai pihak. Diantaranya terkait dengan protokoler kesehatan.
Selain dituding mengancam, prokes turut menjadi salah satu bahan laporan hukum ke Polres Sukabumi oleh beberapa pihak. Hal ini membuat komando aksi 912 Hakim Adonara angkat bicara.
Menurut Hakim, pihaknya tidak pernah melakukan ancaman apapun.
“Hukum rimba bisa bertindak jika tidak ada hukum di republik ini. Hukum rimba ini kan bisa diartikan ngajak bertemu atau ngajak ngopi, atau apapun itu bentuknya. Tapi ngapain juga, lagipula sebelumnya sudah ada laporan hukum kami ke Polres,” cuit Hakim.
“Tidak ada yang mengancam. Sejauh ini saya dan tim masih bisa meredam rasa marah dan ketersinggungan. Ketua-ketua Ormas-OKP Aksi 912 pun juga. Karena itu kami berharap proses hukum secepatnya dilakukan,” ujar Hakim.
Lanjut Hakim, laporan hukum yang mereka lakukan sudah dipercayakan sepenuhnya kepada Polres Sukabumi.
Sementara itu, kaitan dengan Protokoler Kesehatan yang dilaporkan kepada pihak berwajib juga disanggah oleh Hakim Adonara yang bertindak sebagai Komando Aksi 912. Hakim menyebutkan, justru pihaknya melakukan Aksi 912 saat itu diijinkan oleh Polres Sukabumi dengan syarat mentaati protokoler kesehatan.
“Bahkan di titik kumpul, Aksi 912 menjadi ajang vaksinasi massal yang dipelopori oleh Kepolisian bersama Petugas Kesehatan, termasuk Swab bersama. Saat di lokasi aksi semua peserta malah diwajibkan menggunakan masker. Jadi kalau disebut pelanggaran protokoler kesehatan, kita menjadi bingung, pelanggaran apanya?,” tanya Hakim
Ketua Bakor LSM GAPURA Wilayah Pelabuhanratu, Jasmin Sopyan turut menyebutkan, pihaknya seringkali melakukan komunikasi dengan berbagai Ormas-OKP baik pada koalisi 16 maupun kepada Ormas-OKP khususnya yang ada di wilayah Pelabuhanratu.
“Ini semua dilakukan semata-mata untuk menjaga kondusifitas wilayah khususnya Pelabuhanratu. Bukan kami tidak mau melakukan hukum rimba. Jangan lihat kami sebagai orang jalanan yang tidak punya otak, tetapi kami sangat menghargai hukum dan kami percaya kepolisian Polres Sukabumi akan profesional dalam menangani berbagai masalah,” tegas Jasmin.(***)
