LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Jawaban Bupati Sukabumi H. Asep Japar tersebut dibacakan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD, Jumat (2/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Pemkab Sukabumi menegaskan bahwa berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi DPRD menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Raperda APBD 2027.
Pemerintah daerah berkomitmen agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Sukabumi akan melakukan optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, serta pengembangan berbagai sektor potensial.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti. Optimalisasi pendapatan tersebut diarahkan agar tidak menambah beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.
Sementara pada sisi belanja, pelayanan dasar tetap menjadi salah satu prioritas utama. Dalam rancangan APBD 2027, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 31,16 persen dan kesehatan sebesar 18,95 persen dari total belanja daerah.
Untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah akan memprioritaskan ruas jalan strategis, jaringan irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, serta peningkatan akses menuju kawasan wisata.
Selain itu, APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, koperasi, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan, efisiensi anggaran tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan belanja. Lebih dari itu, efisiensi harus memastikan setiap program memiliki target dan hasil yang terukur.
“Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, pembahasan Raperda APBD 2027 diharapkan dapat menghasilkan anggaran daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.
