Lingkarpena.id, SUKABUMI – Pemerintah Desa (Pemdes) Cikelat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan rencana pemerintah pusat terkait perpanjangan Batuan Langsung Tunai (BLT) terdampak pandemi Covid-19 yang bersumber dari dana desa (DD).
Kepala Desa Cikelat Deni Agustian mengatakan, prioritas pemberian BLT DD tahun 2021 cukup membuat repot pemerintah desa, pasalnya hal itu mengakibatkan pembangunan infrastruktur di desanya tertunda.
“Padahal banyak sekali infrastruktur yang harus segera dibangun, tetapi karena aturan itu tidak tahu infrastruktur yang sangat urgent itu dapat dibangun atau tidak tahun ini,” ujarnya kepada Lingkarpena.id, Senin (04/01/2021).
Lanjut Deni, jumlah penerima BLT DD di Desa Cikelat mencapai 169 keluarga penerima manfaat (KPM), sementara informasi besaran BLT DD untuk tahun depan sebesar Rp300ribu per KPM, dengan rentang waktu selama 12 bulan.
BACA JUGA: Pemdes Cikelat Promosikan Trek Sepeda Gunung Cibek
“Apabila dikalikan jumlah KPM sebanyak 169 dengan nilai BLT yang diberikan sebesar Rp300ribu dengan rentang waktu selam 12 bulan, maka jumlah alokasi DD untuk BLT DD mencapai Rp600 juta lebih. Sisanya untuk insentif perangkat selama satu tahun serta kegiatan lainnya, sehingga bagaimana desa dapat membangun infrastruktur dengan sisa anggaran yang sedikit,” bebernya.
Meski belum ada keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, sambung dia, namun surat edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI telah dikeluarkan.
“Isi dari surat edaran tersebut tetap memprioritaskan BLT DD untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2021. Tentunya dengan persyaratan melakukan validasi KPM terlebih dahulu,” jelasnya.
Menurut dia, hal itu sudah menjadi resiko pemerintah desa dan harus tetap menjalankan semua intruksi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari Menteri Desa, Pemprov Jabar, maupun Pemda Kabupaten Sukabumi nantinya.
“Mau tidak mau Pemdes harus tetap menjalankan aturan tersebut, karena apabila tidak dijalankan justru hal itu akan menjadi masalah, walaupun pembanguan infrastruktur di desa ini harus ditunda dulu,” bebernya.
Reporter : Wafik Hidayat
Redaktur: Garis Nurbogarullah
