LINGKARPENA.ID | Lonjakan harga material konstruksi yang dipicu gejolak global mulai terasa hingga ke daerah. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah rencana pembangunan infrastruktur jalan untuk sementara waktu harus ditunda, Kamis (16/4/2026).
Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah ini sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan harga yang terjadi secara cepat, khususnya pada material utama seperti aspal dan beton.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Drs. Uus Firdaus, MM, menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan cukup signifikan.
“Kenaikan harga material berlangsung sangat cepat. Aspal saja dalam dua minggu sudah naik sekitar 30 persen, bertahap dari 15 persen lalu naik lagi. Ini tentu berdampak besar pada perhitungan anggaran yang sudah disusun,” ujarnya.
Menurutnya, lonjakan tersebut tidak terlepas dari terganggunya rantai pasok global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi distribusi bahan baku konstruksi.
Tidak hanya aspal hotmix, sejumlah material lain seperti semen beton juga mengalami kenaikan harga yang cukup merata. Kondisi ini membuat total biaya proyek infrastruktur ikut terdongkrak.
“Hampir semua material mengalami kenaikan, baik hotmix maupun semen. Ini jelas memengaruhi keseluruhan biaya pembangunan,” tambahnya.
Untuk menghindari potensi kerugian bagi penyedia jasa konstruksi, Dinas PU memutuskan menunda sementara proses lelang proyek. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan proyek tetap realistis dengan kondisi harga terbaru.
“Kami memilih menahan dulu proses lelang. Jangan sampai penyedia jasa justru merugi karena harga tidak sesuai. Ini soal kehati-hatian,” tegas Uus.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyesuaian ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar lebih relevan dengan kondisi pasar. Setelah proses tersebut selesai, lelang proyek akan kembali dibuka.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan penyesuaian ini tidak akan berlangsung lama. Upaya percepatan tetap menjadi prioritas agar pembangunan infrastruktur bisa segera dirasakan masyarakat.
“Setelah penyesuaian rampung, kami akan percepat kembali prosesnya. Target kami, realisasi anggaran 2026 tetap berjalan optimal karena masyarakat membutuhkan infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya. ( adv)
