LINGKARPENA.ID | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, turut ambil bagian dalam Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).
Forum strategis tersebut dihadiri para pemangku kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat, mulai dari Gubernur, unsur Forkopimda Provinsi, para Bupati dan Wali Kota, hingga Ketua DPRD Kabupaten/Kota. Sarasehan ini menjadi ruang pertemuan lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam menjaga dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Mekhias Markus Mekeng. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya dialog kebangsaan sebagai fondasi dalam memperkokoh ketahanan nasional, khususnya di tengah tantangan geopolitik global yang kian dinamis.
Menurut Mekeng, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap langkah pembangunan bangsa. Melalui sarasehan ini, diharapkan terbangun kesamaan pandangan antara pusat dan daerah dalam menjaga persatuan serta ketangguhan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Toha Wildan Athoilah hadir mendampingi Bupati Sukabumi sebagai representasi komitmen pemerintah daerah dalam mempererat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Kehadiran ini sekaligus menegaskan peran strategis daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga berakar kuat pada ideologi dan wawasan kebangsaan.
Toha menyampaikan bahwa Sarasehan Kebangsaan menjadi ruang refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai dasar bangsa dan mengintegrasikannya ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
Keikutsertaan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan senantiasa sejalan dengan semangat persatuan, kebhinekaan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Editor : Redaksi
