LINGKARPENA.ID | Tanah tandus merupakan jenis medan kering di mana batuan sedimen yang lebih lembut dan tanah yang kaya akan tanah liat telah terkikis secara ekstensif. Hal itu dicirikan oleh lereng yang curam, vegetasi minimal, kurangnya regolit yang substansial, dan kerapatan drainase yang tinggi.
Faktor dan penyebab lahan kritis disebabkan oleh berbagai bentuk penurunan produktivitas tanah (soil degradation). Selain itu pengaruh manusia terhadap sumber daya air. Penggundulan hutan (deforestation) serta penurunan produktivitas padang penggembalaan.
Faktor lain peningkatan lahan kritis disebabkan kebakaran lahan dan hutan, fragrnentasi hutan akibat penebangan liar dan perladangan serta faktor alam yang kurang rnenunjang perturnbuhan tanaman. Hal ini berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan dalam menunjang kebutuhan manusia.
Untuk mengembalikan lahan tersebut dengan cara meningkatkan penghijauan atau (green belt) di wilayah yang kritis seperti kawasan puncak dan sumber daya air dan bangun green belt di ketinggian dan sumber mata air. Selain itu hutan pinus atau tanaman keras lainnya yang ada jangan dilakukan deforestasi dahulu dan harus tetap dibiarkan.
Seperti disampaikan Komunitas Himpunan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Hutan (HIMAPILIHAN) Pajampangan Jimmy dan Ridwan, meminta agar Pemerintah dan Dinas terkait segera melakukan reboisasi atau penanaman di lahan-lahan yang gundul lainnya.
Kenapa demikian agar perubahan iklim ini bisa segera diperbaiki.
“Kami ingin mewariskan banyak mata air untuk generasi selanjutnya. Krisis air akan berdapak pada krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Jika kondisi hutan terus dibiarkan seperti ini tunggu saja beberapa tahun kedepan bagaimana kondisi Sukabumi,” terang Jimmy saat ditanya soal kritis hutan Sukabumi, Selasa, (23/8/22).
Menurut Jimmy, harus ada keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pengelolaan lingkungan hidup. Dan hal Itu dituangkan dalam anggaran APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau (RPJMD).
“Ya, dengan tercantumnya program-program yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD, ditambah dengan proporsi besaran anggaran yang cukup dalam APBD, hal ini menunjukan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan hutan yang lebih baik ke depan,” tandas Jimmy.
Kenapa pemerintah daerah harus serius dalam hal ini. “Perubahan iklim yang terjadi hari ini sudah sangat penting. Dan satu keharusan pemerintah daerah untuk membangun wilayah tangguh bencana iklim. ( Kabupaten Sukabumi tangguh bencana iklim),” tambahnya.
“Ini berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% persen pada 2030. Dan itu tertuang dalam KTT Perubahan Iklim atau COP ke-21 di Paris, Prancis,” pungkasnya.
