Program YESS: Gerakan Regenerasi dan Reorientasi Agrikultural Berbasis Partisipasi Masyarakat

Mobilize Program Yess Kabupaten Sukabumi.| ist

LINGKARPENA.ID | Permasalahan Pertanian boleh jadi menjadi persoalan paling rumit dalam kesejarahan manusia. Merupakan bentuk aktivitas purba yang senanitiasa berdialektika dan berdinamika dengan perkembangan suatu Bangsa yang menyertakan berbagai aspek dan dimensi kehidupannya. Meliputi dimensi suprastruktur : tata nilai etk dan keyakinan, serta kekuasaan hingga dimensi infrastruktur : daya dukung teknis produksi hingga rantai bisnis dan distribusi.

Dari aspek Keadilan dan Hak-hak dasar para pelaku uatama dan pelaku usaha sektor pertanian hingga keniscayaan hak-hak konsumen dan end user-nya. Dari pengaturan hulu hingga hilirnya, dari skala usaha tani kecil hingga korporasi raksasa. Dari persoalan ketersediaan tanah serta problematika kepemilikannya hingga kerentanan kualitas dan kuantitas hasil produksinya. Dari persentuhan dengan kelembagaan pemerintahan yang bersifat langsung maupun tak langsung. Intinya, dibalik peranan penting “PETANI” sebagai PEnyangga TAtanan Negara Indonesia, terpendam kerumitanan persoalan yang yang terhubung dan terjalin secara berkelindan satu sama lain hingga membutuhkan skema transformasi agrikultural bersumber dari Political will yang kuat, Effort Besar, secara terstrukutur, sistemik, dan massif, serta berkelanjutan.

Terlepas dari kerumitan masalah di atas yang harus dituntaskan, satu kata kunci yang niscaya. Bahwa semua harus berbasis partisipasi masyarakat yang genuine dan otentik. Partisipasi bukanlah mobililisasi yang dibangun secara top down dari sumber-sumber otoritas formal dan kelembagaan birokratis. Akan tetapi suatu gerak advokasi yang bertumpu pada kesadaran publik dan pelibatan Stakeholder civil society secara terstruktul. Skema partisipasi sejenis bukanlah sebuah hal aneh bagi Negara-negara yang menganut system demokrasi. Hal ini menjadi bagian dari skema pembangunan partisipatif, halmana interest dan voice of people berusaha dikanalisasi secara demokratis untuk dipertimbangkan secara matang dalam tahap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Melalui skema partisipasi secara terstruktur inilah diharapkan terjadi dialektika dan partnership yang sehat dan berimbang antara Negara dan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat sungguh-sunggung menjadi subjek dari suatu proses pembangunan dan bukan objek penderita dar pembangunan. Proses kritik dan otokritik bisa berjalan secara intens dalam suasana dialogis yang memusat pada kepentingan masyarakat yang diavokasinya. Merujuk pada regulasi dalam lingkup sektor agricultural dalam makna luas, Peranan Masyarakat itu sudah mendapatkan referensi legalistiknya.

Dalam Undang-ndang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang secara eksplisit terformulasikan Pasal 4 point f ihwal keniscayaan partisipasi masyarakat dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 7, point terkait penguatan kelembagaan petani. Bagi kaum civil society, Undang-undang ini merupakan ruh juang yang senantiasa diikrarkan dalam ritual pengukuhan keanggotaan dan kepengurusan kelembagan petani dengan definisi yang cukup jelas dan lugas. Dalam Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sebagai basis Aturan Dasar Advokasi dan Edukasi Petani dinyatakan secara jelas bahwa sistem Penyuluhan Diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, Kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggungjawab. Dipertajam pula terkait kehadiran Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya serta peran kelembagaan petani.

Baca juga:  Mantra Pejinak Pemilu

Intinya, bahwa peran masyarakat secara umum dan masyarakat petani pada khususnya merupakan elemen penting dal mendasar dalam proses transformasi agrikultur di tengah menguatnya isu dan sentiment tingkat urgensi sektor pertanian sebagai again dari jati diri Bangsa di tengan mencuatnya ancaman resesi global akibat ekses pendemi maupun instabilitas politk global yang sudah nampak di depan mata.

Program YESS : Investasi SDM Yang Relevan untuk Bangsa Agraris

Bahwa Program YESS yang diinisiasi IFAD, sejatinya mengandung orientasi radikal dan mendasar yang menyasar pada titik lemah Generas Petani Kita. Sejarah mencatat bahwa di balik monumentalnya capaian sejarah REVOLUSI HIJAU-nya Era Orde Baru, turut pula menyisakan residu dan ekses yang menjalar aktif dalam seluruh anatomi tubuh petani Indonesia secara umum. Pertama; Rezim Orde baru tidak pernah menumbuhkan kesadaran atas hak-hak petani seutuhnya yang mengakibatkan mereka hanya bekerja sebatas tradisi dan mesin produksi semata.

Kedua, Rezim Orde Baru hanya concern untuk memastikan petani sebagai pasar dari produksi pupuk industri yang dimonopoli oleh Negara. Pada level ini mobillisasi petani diintesnskan bukan dalam bingkai penguatas etis dan kapasitas sumber dayanya, akan tetapi sebatas symbol legitimasi politisnya. Sementara itu kesadaran atas hak dan kemampuan bisnisnya terabaikan dan dikesampingkan.

Maka kehadiran Program YESS sejatinya sangat relevan atas dasar beberapa hal, pertama, menyasar kaum muda, yang relative masih dalam proses pematangan dan pendeasaan. Karakter energitas dan kreativitas serta inklusivitasnya menjadi lebi kompatibel dengan perlunya asupan nilai-nilai etis dan parameter serta kapasitas bisnis modern yang hendak diinjeksikan Program YESS.

Kedua, mendorong kaum muda untuk menjadi pelopor dan sample lapangan yang real hingga lebih mudah diduplikasi oleh sesamanya. Diproyeksikan melalui success story inilah, virus – virus positif kecintaan atas dunia agribisnis bisa disebarkan secara alamiah dan berkelanjutan. Bahwa sejumlah isu strategis yang bersenyawa dalam Program YESS semisal GESI [Gender Equity/Equality and Social Inclusion] merupakan bagian dari nilai-nilai etis yang patut dilembagakan. Selain juga isu-isu lingkungan yang kini juga turut-serta menciptakam pasar baru yang kian melebar. Hingga konsekuesnsinya, pemanfaatan pupuk hayati yang dibuat secara mandiri merupakan bagian penting yang telah dan mesti blended dalam hiruk pikuk trend Pupuk Organik yang telah mulai bertumbuh.

Baca juga:  Maksimalisasi Potensi Energi Baru Terbarukan untuk Konsumsi Listrik Kota Sukabumi Menuju Indonesia Net Zero Emission 2060

Bahwa kerja advokasi pemuda pedesaan, sebagai sebuah Proses Pendampingan memiliki kompleksitas persoalan dan keunikan lokalitas maupun universalitas tersendiri. Ari mulai derajat motivasi dan ekspektasi yang tentu beragam, hingga aspek teknikalitas yang berbeda-beda. Hal-hal tekait literasi keuangan, administrasi dan manajemen merupakan materi asing dalam ekosistem pelaku utama maupun pelaku usaha agribisnis. Hal asing ini perlu tetap diamplifikasikan tidak saja dalam media-media formal yang dimobilisasi akan tetapi justru lebih efektif melalui intensitas dialog intens di luar media formal. Para Pemuda tak jarang pula melihat fungsi-fungsi inilah yang nampaknya akan lebih efektif dalam proses pematangan dan pendewasaan generasi agripreneur agar melaju ke arah yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Skenario Advokasi Program YESS

Advokasi secara mendasar merupakan proses pendampingan atas hak-hak yang melekat pada pihak yang diadvokasi. Ialah sejenis kegiatan voluntaristic yang dalam kontes Negara maju diakui sebagai profesi sepenuh waktu sehingga memiliki standard kode etik dan kompetensi tertentu. Akan tetapi Prinsip dasar dalam pranata advokasi adalah berbasis dan bersubjek pada masyarakat. Dalam desain universalnya konsep advokasi merupakan bagian dari proses membangun keseimbangan relasi kuasa dan dominasi wacana antara Negara dan Warganya.

Oleh karenanya lah kita mengenal profesi Advokat untuk pendampingan hukum bagi warga yang terbelit persoalan hukum. Adapula pendamping masyarajat miskin melalui profesi pendamping keluarga harapan, maupun pendamping desa untuk penguatan partisipasi warga desa serta jenis-jenis kerja advokasi lainnya, yang semuanya diorganisasikan berbasis masyarakat sebagai habitat utama yang diadvokasinya-bukanlah berbasis Aparatus Negara beserta ekosistem birokrasinya.

Dalam konteks Program YESS-dengan semangat Nilai Collaborative, Inclusive, and Conctructive yang menjadi ruhnya, maka semangat kollaboratif dimulai dengan melibatkan Civitas Academica yang menyandang predikat sebagai organisator pelaksana di luar struktur birokrasi yang normal. Sejatinya keberadaan Kampus merupakan bagian dari salah satu pilar yang lebih merepresentasikan masyarakat/warga negara daripada perpanjangan tangan birokrasi. Fungsi-fungsi akademisnya berusaha didayagunakan secara langsung dalam system pelaksanaan program YESS dalam rangka menjangkau sasaran. Sehingga jika diskemakan sejatinya ada triumvirat yang menjadi pelaksana program YESS, Pertama: Kementerian Pertanian sebagai Induk Ogranisasi Program YESS yang diistilahkan dengan National Project Management Unit [NPMU]. Kedua; Lembaga Perguruan Tinggi, Ketiga: Civl Society yang awalnya direpresentasikan melalui Non-Government Organization [NGO]. Kolaborasi Tiga Pilar inilah sebagai Kerja Kollaborasi yang demokratis dan partisipatif demi melakukan Pendampingan Kompleks sebagaimana disasar oleh Program YESS yakni kaum muda pedesaan.

Baca juga:  Palestina dan Kita: Normalisasi Zionis? No Way

Dalam konteks Jawa Barat, dimana memiliki locus program di empat kabupaten maka NPMU [sekali lagi mewakili negara] menujuk Perguruan Tinggi POLBANGTAN BOGOR sebagai Unit Pelaksananya atau secara formal disebut Provincial Project Implementation Unit [PPIU – Jawa Barat]. Bahwa Perguruan Tinggi secara etik dan mendasar kendatipun dibiayai oleh Negara lembih merupakan sebuah Institusi Independen yang terikat nilai-nilai akademis daripada nilai dan kultur birokratis. Bahwa peran sentralnya dalam pelaksaan Program YESS merupakan sebuah terobosan birokratis untuk lebih memperkuat partisipasi publik dan mengkanalisasi Voice of People dengan semangat Kollaboratif, Inklusif, Konstruktif, sebagaimana menjadi slogan Program YESS.

Dalam level regional. Dimana locus Program YESS dilaksanakan, maka dibentuklah DISTRICT IMPLEMENTATION TEAM (DIT) yang merupakan representasi negara tingkat local [baca: kabupaten] dengan menyertakan keharusan membangun kemitraan dengan NGO sebagai relasi kemitraanya. Bahwa hubungan kolaboratif secara teknikal ini penting mengingat bahwa Negara beserta aparatusnya memliki resources tradisional yang bisa lebih diotimalkan guna implementasi kegiatan dan pikiran serta Nilai-nilai Agrikultural baru ini k tengah-tengah masyarakat agrikultur.

Bahwa desain Triumvirat Program YESS yang sudah berjalan merupakan cerminan dari Pembangunan Pertanian yang Demokratis dan Partisipatif, yang selakyaknya terus dimaksimalkan. Pengorganisasian dan kanalisasi masyarakat sipil dalam bingkai tujuan bernegara telah teruji dan terbukti memiliki dampak yang signifikan sebagaimana dilakukan oleh Program Kemeterian lain.

Optimalisasi Peran dan Kolaborasi NGO dan DCT/DIT

Bahwa postur dan fleksibitas gerak birokrasi secara alamiah dibatasi serangkaian regulasi internal yang rigid. Hal ini merupakan keniscayaan sebagai bagian dari DNA aparatius kekuasaan Negara yang harus dilaksanakan secara limitative oleh berlapis-lapis aturan, sehingga terkesan “Ego-sektoral”. Sementara Civil Society, memiliki fleksibilitas gerak yang memungkinkan menjangkau dan beririsan secara vertical maupun horizontal. Bahwa kedua latar habitus dan kultur berbeda ini merupakan sumber kekuatan elaborative jika dibingkat dengan Grand Narative yang sama serta pola pengorganisasian yang berimbang dan setara.

Maka dari itu, PPIU Jawa Barat sebagai basis pelaksana Program YESS di Jawa Barat sebagai Provinsi strategis dan etalase nasional- memilkul amanat dan tanggungjawab yang berat untuk kut-serta menyuarakan Perspektif Civil Society dalam sebuah kerja besar memenuhi tanggungjawab sejarah dan peradaban. Bahwa berbagai capaian dan kelemahan yang terjadi selama kurun pelaksanaan Program YESS merupakan bagian dari dinamika investasi sumberya manusia yang bersifat jangka Panjang. Spektrum persoalan pertanian yang luas, derajat yang akut, serta perlunya dukungan Lintas-Stake Holder meniscayakan Program harus berjalan dengan semangat kritik-otokritik yang obektif dan inklusif.

 

Ditulis Oleh : Dedi Suryadi (Kordinator Program YESS Kabupaten Sukabumi)

Pos terkait