LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD). Kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Bale Pangripta Bapperida Kabupaten Sukabumi, Kamis (29/1/2026).
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, hingga unsur masyarakat.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Sukabumi, Tatang Kurniawan, menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan awal yang krusial dalam penyusunan RKPD 2027.
” Forum ini kami laksanakan untuk memperoleh masukan awal dari para pemangku kepentingan agar dokumen RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Tatang.
Ia menambahkan, setelah tahapan konsultasi publik, proses penyusunan RKPD akan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 23 Februari 2026.
“Tahapan berikutnya adalah Forum Perangkat Daerah pada akhir Februari, Musrenbang Kabupaten pada 31 Maret 2026, dan penetapan RKPD 2027 direncanakan pada minggu keempat Juni 2026,” jelasnya.
Selain melalui forum tatap muka, Bapperida Kabupaten Sukabumi juga membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas dengan menyediakan mekanisme penyampaian saran dan masukan secara tertulis maupun daring.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Masukan dapat disampaikan melalui formulir yang telah kami siapkan, baik secara langsung maupun online,” tambah Tatang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara komprehensif dengan mengedepankan tiga pendekatan utama.
“RKPD harus disusun berdasarkan pendekatan teknokratis yang berbasis data, pendekatan politis sesuai mandat kepemimpinan daerah, serta pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara luas,” tegas Budi.
Ia menilai, keseimbangan ketiga pendekatan tersebut menjadi kunci agar arah pembangunan daerah tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam RKPD 2027, terutama dalam menentukan program-program prioritas daerah.
“RKPD 2027 harus mampu mengintegrasikan pembangunan antar sektor, sehingga program prioritas yang ditetapkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ade Suryaman.
Menurutnya, perencanaan yang terintegrasi akan mendorong efektivitas penggunaan anggaran serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Dengan dimulainya tahapan penyusunan RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi pijakan kuat bagi pembangunan daerah yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan. (adv).
