Sarbumusi Sukabumi : Aturan Pemerintah jangan Buat Susah Pekerja

LINGKARPENA.ID – Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC K- Sarbumusi) Kabupaten Sukabumi menolak keras Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut Ketua DPC K-Sarbumusi Kabupaten Sukabumi, Usman Abdul Fakih, JHT merupakan hak para pekerja yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan uang pribadi pekerja yang disetorkan per bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jadi pemerintah secara langsung menghambat kepentingan pribadi pekerja itu sendiri.

Baca juga:  Solar Subsidi Langka, HKTI: Traktor tidak Pakai Air

“Pemerintah jangan merugikan pekerja, uang yang dibayarkan untuk BPJS itu uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan uang pekerja, bukan uang pemerintah, jadi jangan sok soan mengatur itu,” tegas Usman kepada wartawan (13/02/2022).

Menurut Usman, banyak tenaga kerja yang sejauh ini tidak menerima hak nya setelah di PHK oleh perusahaannya lalu melamar kerja sulit, sehingga ketika ingin melanjutkan pekerjaannya dengan berwiraswasta merasa terbantu dengan adanya JHT untuk penambahan modal.

Pos terkait