LINGKARPENA.ID – Keberpihakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait skema baru penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk pekerja migran Indonesia (PMI) untuk memangkas sindikat rentenir dan praktik ilegal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Kebijakan KUR untuk PMI tersebut berkat dukungan kebijakan dari Menko Perekonomian dan Meneg BUMN Erick Thohir sangat membantu Pekerja Migran Indonesia yang selama ini selalu dihadapkan kesulitan biaya setiap akan berangkat bekerja ke luar negeri serta selama bekerja karena harus membayar hutang dengan bunga tinggi bekas pembiayaan pemberangkatannya.
“Kami berbagai organisasi pergerakan, LSM, aktivis pergerakan, Barikade 98 Sukabumi, LSM Kelompok Kajian Perempuan dan Analisa Strategis (KKPS), Sindikasi Media Nusantara, sangat bangga dan mengucapkan terimakasih pada Benny Rhamdani Kepala BP2MI, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Meneg BUMN Erick Thohir atas keberpihakan dan pembelaannya pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah mengeluarkan kebijakan skema KUR untuk PMI,” ujar Juru Bicara Brikade 98 Sukabumi.
Pekerja Migran Indonesia selama ini terlupakan, padahal telah bekerja berjuang menjadi pahlawan devisa membantu keluarga dan negara. Dengan kepemimpinan Benny Rhamdani, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir harkat martabat PMI diangkat dan dihormati sebagai sosok pejuang keluarga dan negara.
Semoga Allah Tuhan YME membalas semua perhatian dan keberpihakan Kepala BP2MI, Menko Perekonomian dan Meneg BUMN pada Pekerja Migran Indonesia.
Kami mengajak pada saudaraku semua anak bangsa sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kita dalam membela Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya. Mari kita kawal Skema KUR untuk PMI tersebut jangan sampai kebijakan yang sangat baik perhatian luar biasa untuk PMI diselewengkan dalam pelaksanaannya.
“Semoga Allah Tuhan YME selalu melindungi Pekerja Migran Indonesia dan kita semua Amiin YRA.” sambungnya.
Siaran pers ini disampaikan Kamis (17/03/2022) oleh Siti Ratna Maymunah, juru bicara Barikade 98 Sukabumi. Sinergi Pergerakan Rakyat Jabar, LSM Kelompok Kajian Perempuan dan Analisa Strategis (KKPS) dan Sindikasi Media Nusantara.
