SUKABUMI – Baru sekitar tiga bulan menjabat sebagai Kapolres Sukabumi, AKBP Benny Cahyadi menghadapi serangan informasi menyesatkan yang beredar melalui media sosial. Sejumlah konten yang diunggah akun anonim di platform TikTok diduga berupaya membangun opini negatif terhadap dirinya dan institusi kepolisian.
Menanggapi tudingan tersebut, Benny menegaskan tidak akan menghindari pemeriksaan apabila terdapat pihak yang mempertanyakan pelaksanaan tugas maupun penggunaan anggaran di lingkungan Polres Sukabumi. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjalani audit secara terbuka dan transparan.
Pernyataan itu disampaikan Benny pada Senin (2/11/2026), menyusul beredarnya sejumlah konten yang menyoroti kegiatan kedinasan hingga aktivitas sosial keluarga kepolisian.
“Sebagai bentuk integritas dan pertanggungjawaban saya, saya siap diperiksa secara transparan dan terbuka. Secara transparan dan teliti, dan siap diaudit. Saya siap bertanggung jawab apabila ada penyalahgunaan kewenangan di internal maupun eksternal,” tegasnya.
Benny menilai informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta. Pihaknya pun telah menyampaikan persoalan itu kepada pimpinan dan berencana menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti dugaan penyebaran berita bohong.
“Terkait informasi tersebut kami sudah melaporkan kepada pimpinan, dan kami pastikan informasi itu tidak benar. Langkah upaya yang kami lakukan, kami akan melaporkan terkait adanya pemberitaan hoaks yang tidak sesuai fakta ini demi menjaga institusi Polri dan program Bapak Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat,” ujarnya.
Luruskan Informasi soal Kegiatan Bhayangkari
Salah satu materi yang beredar di media sosial menyoroti kegiatan Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi bersama sejumlah anggota Polisi Wanita (Polwan). Potongan gambar dalam unggahan tersebut memunculkan narasi yang menggambarkan seolah-olah Ketua Bhayangkari memiliki ajudan pribadi yang bertugas membawa tas.
Benny membantah narasi tersebut. Untuk menjelaskan duduk persoalannya, ia memperlihatkan dokumentasi kegiatan secara utuh kepada awak media.
Menurutnya, kegiatan itu merupakan agenda sosial untuk menjenguk salah seorang anggota Polwan Polres Sukabumi yang sedang sakit. Kunjungan tersebut dilakukan atas inisiatif Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi dengan mengajak beberapa anggota Polwan lainnya.
“Secara fakta, kegiatan tersebut murni kegiatan sosial kekeluargaan. Ada salah satu anggota Polwan Polres Sukabumi kondisinya sedang sakit, maka atas inisiatif Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi mengajak beberapa Polwan untuk menjenguk. Posisi yang digambarkan seakan-akan Ibu memiliki ajudan, itu tidak benar. Bahkan ada foto yang menggambarkan seakan-akan membawa tas,” jelasnya.
Ia menambahkan, personel yang terlihat dalam dokumentasi tersebut merupakan anggota Polwan Satnarkoba yang turut serta bersama rekan-rekannya untuk memberikan tali asih kepada anggota yang tengah menjalani pemulihan akibat sakit.
Benny menyayangkan penggunaan potongan gambar tanpa konteks yang dinilai dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Bantah Penyelewengan Dana Bantuan Sosial
Selain mempersoalkan kegiatan Bhayangkari, akun anonim tersebut juga menyoroti penyaluran paket sembako kepada kaum dhuafa dan nelayan di wilayah Sukabumi.
Menanggapi hal itu, Benny menegaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan bukan berasal dari pemotongan anggaran operasional kepolisian maupun dana dinas sebagaimana yang dituduhkan.
Ia menyebut bantuan tersebut bersumber dari dana pribadi dan tabungan keluarga yang disisihkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan sosial yang kami lakukan murni dari dana swadaya pribadi dan tabungan keluarga kami yang disisihkan sebagai sedekah untuk masyarakat. Kalaupun ada pemberitaan yang menyatakan anggaran tersebut hasil korupsi atau pemotongan anggaran Polres, saya pastikan itu tidak benar dan saya siap untuk diperiksa. Komitmen kami tetap tegak lurus, polisi hadir untuk masyarakat,” ungkap Benny.
Ia menegaskan, keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Karena itu, ia mempersilakan pihak berwenang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang dapat dibuktikan.
Diduga Memiliki Pola Serupa dengan Kasus Pemerasan
Beredarnya konten yang menyerang Kapolres Sukabumi tersebut juga menjadi perhatian karena dinilai memiliki kemiripan dengan kasus yang sebelumnya dilaporkan sejumlah pihak ke Polres Sukabumi.
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Pajampangan (PKPP) bersama perwakilan masyarakat dari kalangan penambang sebelumnya mengungkap dugaan praktik penyebaran konten berisi tuduhan yang mereka nilai tidak benar.
Dalam laporan tersebut, para korban membeberkan dugaan modus berupa pembuatan konten yang menyerang reputasi seseorang, kemudian disusul permintaan uang sebagai imbalan untuk menghapus video yang telah diunggah. Nomor rekening perbankan tertentu disebut turut dicantumkan dalam rangkaian dugaan praktik tersebut.
Meski demikian, keterkaitan antara akun-akun yang menyerang Kapolres Sukabumi dan pihak-pihak yang dilaporkan dalam kasus sebelumnya masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial. Konten yang beredar, terlebih jika hanya menampilkan potongan gambar atau pernyataan tanpa konteks lengkap, berpotensi membentuk persepsi yang berbeda dari fakta sebenarnya.
Benny menegaskan dirinya tetap berkomitmen menjalankan tugas kepolisian dan menjaga hubungan dengan masyarakat. Ia juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Baginya, klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi.
