LINGKARPENA.ID | Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi menggelar diskusi publik ketenagakerjaan dengan tema “Pengangguran di Kabupaten Sukabumi Mau di Bawa Kemana,? ”
Acara tersebut digelar di Hotel Augusta, Jalan raya Cikukulu, Caringin Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 29 Oktober 2024.
Turut hadir dalam diskusi publik diantaranya Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans), Kesbangpol, Pengusaha,BPJS Ketenagakerjaan,Dinas Sosial, Aktivis mahasiswa dari HMI Sukabumi Raya, Polres Sukabumi yang diwakili Kapolsek Cibadak, Unsur UPTD BLK dan LPK dan Perwakilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Buruh Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) .
Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno Rais dikonfirmasi awak media jelaskan maksud penyelenggaraan diskusi publik tentang ketenagakerjaan adalah sebagai bentuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga pemerintah.
Pertama tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan karyawan cukup tinggi hingga 2024 di kabupaten Sukabumi. Ditambah lagi tingkat angka pengangguran sesuai data statistik masih sangat tinggi Kemudian situasi kondisi sektor usaha dan industri di kabupaten Sukabumi belum baik-baik saja.
“Jadi atas dua hal ini kalau memang sektor usaha industri masih akan dijadikan sebagai upaya solusi dalam penyerapan tenaga kerja, tentunya harus dijaga dan dilindungi supaya masyarakat semua tahu untuk keberlangsungan nya, Itu tujuannya,” Bebernya.
Masih kata Sudarno, tadi sudah disampaikan dalam forum berdasarkan data Apindo semenjak 2021-2024, Untuk kisaran angka korban PHK atau pengurangan karyawan dari sektor industri formil sebanyak 25.730, lalu data BPJS ketenagakerjaan tadi disampaikan lebih besar lagi bila merujuk jumlah orang yang mengambil jaminan hari tua (JHT) itu mencapai 58 ribuan.
Kemudian data dinas sosial cukup tinggi dilihat tingkatan angka warga masyarakat yang menerima bantuan sosial hampir mencapai diatas 50 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi, Artinya semua ini ada korelasinya, ” Terang GM. PT. Muara Tinggal Cibadak.
Atas permasalahan ini, Sudarno menyakini atas peran Apindo dalam diskusi publik ketenagakerjaan ini memang sebagai bentuk upaya untuk memberikan masukan kepada pejabat pemerintah daerah yang sedang hari ini menjabat ,maupun yang nanti akan datang menjabat jadi kepala daerah memprioritaskan bagaimana dapat mengurangi angka pengangguran di kabupaten Sukabumi.
“Kami inginkan jalinan sinergitas berdasarkan aturan yang berlaku serta komitmen menjaga keberlangsungan sektor industri yang masih ada apalagi syukur-syukur bila bisa mendatangkan investasi yang baru di kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.
Menurutnya, solusi dari Apindo dalam mengatasi angka pengangguran di kabupaten Sukabumi, Ia sodorkan beberapa hal, Pertama kalau memang masih mengharapkan menjadikan sektor usaha dan industri formil sebagai sarana penyerapan tenaga kerja,tolong pengusaha yang masih ada agar dijaga keberlangsungannya oleh pemerintah
“Caranya bagaimana, berikanlah perlindungan artinya kepastian hukum, jangan membuat kebijakan, keputusan atau rekomendasi yang menyimpang dari aturan hukum itu sendiri, sehingga berdampak tidak ada kepastian hukum bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya,” terangnya.
Selanjutnya pembahasan ending yang diinginkan pengusaha adalah, terus bersinergi saling jaga kondusifitas, keamanan dengan lingkungan masyarakat,kami berharap jangan ada intervensi ke pengusaha, wujudkan kondusifitas lingkungan usaha yang tenang, ketentraman selama menjalankan aktivitas usahanya agar bisa mengurangi tingkat angka pengangguran yang sangat besar di kabupaten Sukabumi,” imbuhSudarno.
Sementara Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Suhendar merespon atas poin diskusi publik yang membahas angka pengangguran berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan sampai September 2024 tahun terakhir tingkat pengangguran atau pencari kerja sebanyak 7.32 persen atau 24 ribu orang.
“Selama dua tahun setelah adanya covid 19 lalu krisis global dunia memang ada beberapa perusahaan padat karya menghilang, termasuk partisipasi angkatan kerja semakin menurun, sedangkan di tahun yang sama tidak terdapat perusahaan baru yang terdaftar ke Disnakertrans,” kata Suhendar.
Seiring permasalahan tersebut, Suhendar mengatakan bahwa Disnakertrans sudah banyak berbuat diantaranya melalui bidang latihan dan produktivitas (Lattas) selama 2023-2024 sekitar 1216 orang telah mengikuti pelatihan di balai latihan kerja (BLK) dengan 10 bidang kejuruan yang bersertifikat nasional.
“Ditambah program perluasan tenaga kerja mandiri (TKM) dan kerjasama dengan beberapa perusahaan dengan mitra lembaga pelatihan kerja (LPK) serta balai latihan kerja (BLK) ,Maka kami mengapresiasi diskusi publik ini ,semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan agar mendapatkan solusi atas penanganan permasalahan angka pengangguran di kabupaten sukabumi,” singkat Suhendar.**
