Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina / Lingkarpena/

Pasal RUU Kekerasan Seksual Tidak Konsisten, Anggota Baleg DPR Beri Penjelasan

NASIONAL

LINGKARPENA.ID – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut keterkaitan antara setiap pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak konsisten.

“Dari beberapa pasal yang saya baca, masih ada yang belum konsisten. Seperti ketika berbicara mengenai hak korban, bukan hanya korban dan saksi, tetapi keluarga korban juga perlu dimasukkan kedalam pasal tersebut,” ujarnya dalam rilis DPR, Rabu (17/11/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan perlu adanya konsistensi antara pasal satu dengan pasal lainnya dalam RUU TPKS, agar adanya kesinambungan pada setiap pasal di dalam RUU yang kehadirannya sudah ditunggu sejak lama itu.

Selly menerangkan, pada saat berbicara terkait kekerasan berbasis gender online, kami mengusulkan ini juga perlu dimasukkan kedalam ketentuan umum RUU TPKS, karena menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Baca juga:  Wakasal: Menjadi Pembicara Pada 24 Tahun International Seapower Symposium 2021 di Amerika

Pasalnya, hingga kini belum diketahui RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait data pribadi terutama yang terkait kekerasan seksual akan berbunyi seperti apa.

“Mengingat hari ini kondisi eksisting kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang sedang marak dan terjadi begitu cepat, sehingga menyebabkan kasus kekerasan tersebut menjadi solusi dalam RUU ini,” ucap Selly.

Baca juga:  Pimpin Apel Pasukan Sambut Wisman di Bali, Kapolri: Sebagai Gerbang Terakhir Tolong Disiplin

Ia juga menilai bahwa masalah kekerasan yang menyangkut pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dalam penjelasan pasal RUU TPKS tersebut perlu diberikan keterangan agar tidak menimbulkan kerancuan.

“Maksud dari pasal ini di dalamnya tidak termasuk penggunaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi sebagai pencegah kehamilan dan penyakit menular seksual,” terangnya.

Selain itu, Selly meminta agar pada pasal perlindungan korban, yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual perlu didampingi oleh pendamping berjenis kelamin sama dengan korban kekerasan seksual, harus dihilangkan atau diubah agar tidak menimbulkan kerancuan.

Baca juga:  Komisi II DPR Minta BPN Gabungkan Urusan Pertanahan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu

“Kalimat pada pasal tersebut tidak terlalu baik jika dimasukkan dengan kalimat seperti itu. Apabila menganalogikan diri saya sebagai korban, belum tentu saya nyaman didampingi oleh sesama jenis. Sehingga mungkin kalimat itu perlu dirubah,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan