Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi Pimpin Rapat Paripurna Ke16

Saat pelasanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi berjalan.| istimewa

LINGKARPENA.ID | Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, menggelar rapat paripurna ke-16 yang bertempat di Gedung Utama DPRD Jalan Jajaway, Palabuhanratu, Senin (08/08/2023).

Diketahui sesuai perubahan ketiga jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD tanggal 25 Juli 2023, rapat paripurna hari ini dalam rangka :

Pengambilan Keputusan atas Perubahan Propemperda Tahun 2023 Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD dan penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pembentukan dan penetapan panitia khusus DPRD Kabupaten Sukabumi membahas mengenai Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Budi Azhar Mutawali didampingi Wakil Ketua II M. Sodikin, Wakil Ketua III Yudi Suryadikrama, Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri, para Anggota DPRD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi (FORKOPIMDA) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Baca juga:  Rapat Paripurna DPRD, Putusan Perda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

“Kami informasikan, berdasarkan Surat Bupati Sukabumi Nomor : 100.3.2/4523/Hukum 2023 tanggal : 13 Juni 2023 Perihal : Permohonan Perubahan Propemperda tahun 2023,” UJAR Budi Azhar.

Lanjut Budi, atas hal tersebut Bapemperda bersama bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai mitra kerja pengusul Raperda pada tanggal 21 Juli 2023 lalu telah melakukan pembahasan mengenai perubahan Propemperda tahun 2023. Selanjutnya ditetapkan
dalam Rapat paripurna DPRD.

“Jadi Paripurna hari ini salah satunya penyampaian laporan badan pembentukan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023,” terangnya.

Dijelaskan Budi, adapun perubahan Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, bahwa ada 4 (empat) Raperda dalam Propemperda Tahun 2023 yang dibatalkan /ditarik yaitu diantaranya:

Baca juga:  Ratusan Sopir Angkot Geruduk Pabrik Semen PT SCG, Ada Apa?

*Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sukabumi Raperda tentang Inovasi Daerah
*Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Raperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan
*Perangkat Daerah dan 1 (satu) usulan penambahan pada Propemperda tahun 2023 yakni Raperda tentang penyertaan
modal daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri.

Sehingga Propemperda Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 17 Tahun 2023, yang semula 15 (lima belas) Raperda menjadi 12 (dua belas) Raperda.

Perlu diketahui bersama, bahwa DPRD telah menerima tembusan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.456-BPKAD/2023 tanggal 31 Juli 2023, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Baca juga:  Rapat Paripurna DPRD, Bupati Marwan Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2022

Rancangan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan amanat Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, Banggar DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tanggal 4 Agustus 2023, telah melakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi gubernur tersebut.

Pada prinsipnya bahwa dari hasil evaluasi dan arahan dari Gubernur tersebut, untuk dijadikan pedoman dan rujukan Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dalam melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada Rapat Paripurna DPRD hari ini, kami sampaikan laporan Banggar DPRD, dan Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi yang disampaikan oleh M. Sodikin, ST tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Pos terkait