LINGKARPENA.ID | Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia (SP-SBI) meminta direksi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menunjukkan itikad baik dengan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2026 secara sukarela.
Ketua Umum SP-SBI, Kemal M Ridzwan, menjadi salah satu narasumber dalam pengawalan tuntutan pelaksanaan putusan kasasi tersebut. Persoalan ini mencuat setelah pihak penggugat menyatakan belum melihat langkah konkret perusahaan untuk menjalankan putusan MA.
Dalam pernyataan sikap penggugat, disebutkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirimkan surat kepada perusahaan agar melaksanakan putusan secara sukarela.
Namun, jawaban tertulis dari pihak perusahaan dinilai masih bersifat umum dan belum mencerminkan keinginan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Padahal, Putusan MA Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2026 yang ditetapkan pada 29 Juli 2026 telah mengabulkan permohonan kasasi penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat.
Salah satu substansi penting dalam putusan tersebut adalah keberlakuan PKB PT Solusi Bangun Indonesia periode 2020–2022 sampai dengan disepakatinya PKB baru oleh kedua belah pihak.
Atas kondisi tersebut, penggugat meminta direksi perusahaan memberikan tanggapan tertulis sekaligus menyampaikan langkah-langkah konkret pelaksanaan putusan paling lambat tujuh hari kerja sejak surat diterima.
Permintaan tersebut mencakup pemberlakuan kembali seluruh ketentuan PKB, penghentian kebijakan yang bertentangan dengan kesepakatan bersama, serta penyesuaian kebijakan perusahaan sesuai amar putusan MA.
Penggugat juga meminta perusahaan membuka kembali komunikasi dan perundingan untuk memperbarui PKB melalui mekanisme musyawarah.
Langkah tersebut dinilai penting agar perselisihan hubungan industrial tidak terus berlarut-larut dan kedua pihak dapat kembali membangun hubungan kerja berdasarkan kepastian hukum.
Bagi SP-SBI, penyelesaian persoalan ini membutuhkan komitmen nyata dari perusahaan, bukan sekadar jawaban administratif terhadap surat yang telah disampaikan penggugat.
Jika perusahaan tetap tidak melaksanakan putusan, pihak penggugat menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk melalui mekanisme permohonan pelaksanaan putusan kepada lembaga peradilan yang berwenang.
Penggugat menegaskan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, serta penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.
Editor : Redaksi
