SUKABUMI – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya pesan WhatsApp yang diduga merupakan modus penipuan dengan mencatut nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman.
Peringatan tersebut disampaikan melalui poster resmi Diskominfosan Kabupaten Sukabumi dengan tajuk Smart Citizen Waspada Telah Beredar Hoaks Penipuan.
Dalam informasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk berhati-hati terhadap pesan, tautan, maupun komunikasi melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Sekda Kabupaten Sukabumi.
Modus yang teridentifikasi dalam poster tersebut memperlihatkan percakapan WhatsApp yang menggunakan nama dan identitas H. Ade Suryaman. Dalam percakapan itu, pelaku diduga berupaya membangun komunikasi dengan meminta bantuan penyaluran donasi untuk sebuah pesantren di wilayah Malingingping.
Diskominfosan mencantumkan nomor WhatsApp +62 823-3025-0135 sebagai nomor kontak yang harus diwaspadai karena dikaitkan dengan dugaan modus penipuan tersebut.
Melalui imbauan ini, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah, terutama apabila disertai permintaan uang, donasi, bantuan, maupun tindakan tertentu yang berpotensi merugikan.
Masyarakat juga diimbau untuk selalu melakukan konfirmasi melalui saluran komunikasi resmi apabila menerima informasi yang mencurigakan. Jangan terburu-buru memberikan bantuan atau mentransfer sejumlah uang sebelum memastikan kebenaran informasi tersebut.
Selain itu, masyarakat diharapkan tidak menyebarluaskan pesan yang belum terverifikasi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Langkah kewaspadaan ini menjadi penting di tengah maraknya penyalahgunaan identitas pejabat publik melalui aplikasi pesan singkat untuk menjalankan berbagai modus penipuan.
Diskominfosan Kabupaten Sukabumi mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi Smart Citizen, yakni warga yang cerdas dan bijak dalam menerima, memilah, serta menyebarkan informasi.
Pastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai dan meneruskannya. Jangan sampai nama pejabat pemerintah dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi.(adv).
