SUKABUMI – Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Jumat (6/11/2026), menjadi momentum penting bagi arah kebijakan daerah. Selain menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Lingkungan Pendidikan, forum legislatif tersebut juga mengungkap sejumlah tantangan fiskal Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD melalui Komisi III dalam mendorong lahirnya regulasi perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Menurut Ayep, perlindungan terhadap tenaga pendidik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.
Ia menilai, guru dan tenaga kependidikan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka berhadapan langsung dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, hingga berbagai kepentingan lainnya. Karena itu, kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi kebutuhan mendasar.
“Guru dan tenaga kependidikan berada di garda terdepan penyelenggaraan pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka berinteraksi langsung dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, masyarakat, birokrasi, serta berbagai pihak lainnya. Karena itu, mereka membutuhkan rasa aman, penghormatan terhadap martabat profesi, dan kepastian perlindungan hukum,” ujarnya.
Raperda tersebut memuat sejumlah aspek perlindungan, mulai dari perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga hak atas kekayaan intelektual.
Dalam aspek perlindungan hukum, regulasi ini diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, serta perlakuan tidak adil terhadap guru dan tenaga kependidikan.
Sementara pada aspek profesi, pengaturan mencakup pencegahan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan profesi, hingga hambatan dalam pengembangan karier.
Pemerintah daerah juga diproyeksikan menghadirkan layanan informasi, pengaduan, advokasi, serta rujukan kepada pihak berwenang. Untuk memastikan pelaksanaannya, akan dibentuk Satuan Tugas Perlindungan yang bertugas menyusun program kerja, melakukan sosialisasi, menerima pengaduan, memberikan tindak lanjut, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
Ayep menekankan, keberadaan peraturan daerah tersebut harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar menjadi produk hukum yang berhenti pada tataran normatif.
“Perlindungan ini harus memiliki implementasi nyata. Kehadiran peraturan daerah jangan berhenti pada ketentuan normatif, tetapi harus dapat dirasakan langsung oleh guru dan tenaga kependidikan. Satgas juga harus bekerja efektif dengan dukungan sumber daya yang memadai,” demikian salah satu pokok perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut.
Defisit APBD 2027 Capai Rp102 Miliar
Di luar agenda perlindungan tenaga pendidik, perhatian dalam rapat paripurna juga tertuju pada kondisi fiskal daerah. Wali Kota Ayep Zaki memaparkan penjelasan Raperda APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan RKPD 2027 dan Nota Kesepakatan KUA-PPAS.
Penyusunan anggaran tersebut telah diselaraskan dengan hasil Musrenbang Provinsi Jawa Barat, kebijakan fiskal nasional, serta kemampuan keuangan daerah.
Namun, ruang fiskal Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tekanan setelah terbitnya Surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam kebijakan tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak mengalami penurunan dari Rp33,27 miliar menjadi Rp31,66 miliar atau berkurang sekitar Rp1,60 miliar.
Tekanan lebih besar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun dari Rp477,92 miliar menjadi Rp426,53 miliar. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp51,39 miliar atau 10,75 persen dibandingkan alokasi sebelumnya.
Sementara itu, DBH Sawit sebesar Rp600 juta belum dapat dimasukkan ke dalam penganggaran karena masih membutuhkan proses verifikasi dan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah bersama kementerian teknis terkait.
Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya kebutuhan belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Pemkot Sukabumi mencatat kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tunggakan iuran pemerintah daerah untuk Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp39,06 miliar.
Selain itu, terdapat kekurangan kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp10,06 miliar.
Akumulasi tekanan fiskal tersebut membuat proyeksi defisit APBD 2027 mencapai Rp102.125.679.349.
“Penyesuaian alokasi transfer ke daerah dan kebutuhan belanja wajib memberikan pengaruh terhadap struktur APBD 2027. Dari hasil perhitungan sementara, total defisit mencapai Rp102.125.679.349,” ungkap Ayep.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi telah menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada 23 Oktober 2026.
Surat tersebut berisi permohonan penambahan anggaran dari APBN Tahun 2027 untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif berupa pinjaman daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
“Kami akan membahas kembali struktur pendapatan dan belanja bersama pemerintah pusat serta pihak terkait. Penyesuaian diperlukan agar pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2027, kondisi anggaran dapat kembali berimbang,” kata Ayep.
Revisi RTRW, Arah Pembangunan Kota Sukabumi 20 Tahun ke Depan
Agenda strategis lainnya dalam rapat paripurna tersebut adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2022–2042.
Peninjauan kembali RTRW dilakukan sebagai upaya menyesuaikan arah pembangunan kota dengan kebutuhan pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, pemutakhiran data spasial, serta dinamika kebijakan penataan ruang.
Proses peninjauan tersebut telah memperoleh jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Surat Nomor PB.01/144-200/I/2026 tertanggal 29 Januari 2026.
Dalam revisi tersebut, sejumlah substansi menjadi perhatian, di antaranya penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan kawasan lindung, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengembangan kawasan budi daya, sistem jaringan prasarana, hingga penataan struktur perkotaan.
“Penataan ruang harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan kota sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemutakhiran data spasial dan penyesuaian kebijakan diperlukan agar pemanfaatan ruang lebih terarah, termasuk dalam perlindungan kawasan lindung, pertanian pangan, dan kawasan cagar budaya,” paparnya.
Secara lebih spesifik, Pusat Pelayanan Kota (PPK) Cikole diarahkan sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, industri kreatif, serta pemerintahan.
Sementara PPK Cibeureum diproyeksikan menjadi kawasan pendidikan tinggi, inkubator bisnis, dan fasilitas penunjang ekonomi digital.
Perubahan tersebut sekaligus mengarahkan periode perencanaan RTRW menjadi 2027–2047 melalui mekanisme pencabutan peraturan daerah sebelumnya dan penetapan regulasi yang baru.
Selain tiga agenda strategis tersebut, rapat paripurna juga membahas perubahan Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026 serta persetujuan Propemperda Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sukabumi H. Andang Tjahjadi, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, lurah, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah undangan lainnya.
Melalui rangkaian agenda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Sukabumi dihadapkan pada pekerjaan besar: memastikan regulasi perlindungan pendidikan dapat dijalankan secara konkret, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan penataan ruang kota untuk dua dekade mendatang.