Terkait Penahanan Mohammed, Penasihat Hukum Tuding Dirjen Imigrasi Cacat Prosedural

LINGKARPENA.ID | Penasihat hukum Mohamned, Dasep Rahman Hakim menyayangkan terkait penahanan Mohammed yang diduga cacat prosedural. Menurut Dasep, dalam persidangan praperadilan perkara Mohammed melawan dirjen imigrasi pihak imigrasi tidak bisa menunjukan alat bukti.

“Terkait penangkapan dan penahanan yang cacat hukum terungkap dengan jelas bahwa petugas PPNS dirjen imigrasi dalam melakukan penangkapan tidak prosedural, dirjen imigrasi dalam persidangan di PN jakarta selatan tidak mampu menunjukan paspor atau bukti diri Mohammed sebagai warga negara Yaman, imigrasi hanya mampu menunjukan data lintas dan surat keterangan Kedubes Yaman, terkait surat keterangan Kedubes Yaman di Jakarta Kedubes pun setelah kita datangi tidak mampu menunjukan Paspor atas nama Klien kami,” beber Dasep kepada Lingkarpena.id.

Baca juga:  Kunjungi Lapas Sukabumi, Ketua DPRD: Siap Bantu Promosikan Karya Narapidana

Selanjutnya kata Dasep, dasar penyidik PPNS melakukan penangkapan hanya berdasarkan ayah kandung Mohamed dari tahun 2017 sampai dengan sekarang pemegang paspor Yaman, itu merupakan pelanggan berat dalam melakukan penangkapan dan penahan yang dilakukan imigrasi.

“Karena dalam KUHAP jelas diatur cara penyelidikan dan penyidikan yang benar yang sesuai dengan undang-undang, jujur kami sebagai Penasehat hukum tersangka miris melihat tata cara prosedur penyidik PPNS dalam melakukan penangkapan kepada klien kami,” akunya.

Baca juga:  Bersitegang Pilkades Citarik Sukabumi. Kapolres Meminta Semua Berkomitmen Menjaga Kamtibmas

Dirinya menyampaikan dalam persidangan membeberkan 32 bukti surat yang berhubungan dengan data kependudukan Mohammed, saksi yang dihadirkan pemohon menerangkan dengan jelas riwayat keluarga Mohammed dari mulai ayah kandung, ibu kandung dan riwayat pekerjaan keluarga di negara Arab saudi.

“Kesimpulan kami dalam perkara ini imigrasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran administratif ataupun pelanggaran pidana tangkap dulu baru bukti kemudian sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena merampas kemerdekaan seseorang,” tegas Dasep.

Baca juga:  Bongkar Aktor Intelektual SPK Fiktif, LSM Baladhika Adhyaksa Bakal Demo Dinkes dan DPRD Kabupaten Sukabumi

Dirjen imigrasi dalam melakukan prapenyidikan dan penyidikan berpatokan terhadap peraturan pemerintah no.31 tahun 2013, padahal menurut Dasep, dengan jelas prosedural penyidikan PPNS sudah diatur dalam KUHAP.

“Insya Allah kedepannya kami sebagai penegak hukum demi tegaknya keadilan akan melakukan uji materi ke mahkamah kontitusi terkait dengan undang-undang ke imigrasian khusnya terkait dengan prosedur PPNS imigrasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan saya berharap, semoga PN Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara praperadilan ini berpihak kepada yang benar dan mengedepankan nilai-nilai keadilan hak asasi manusia,” tandasnya.

Pos terkait