LINGKARPENA.ID – Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kabupaten Sukabumi Bambang Rudiansah mengkritisi langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang seringkali digunakan oleh para petani untuk menjalankan aktivitas pertanian terutama traktor, saat ini sulit di dapat di beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi khususnya daerah pinggiran.
Padahal menurut Bambang, saat ini para petani sedang musim mengolah tanah untuk mempersiapkan penanaman di musim baru. Namun ketika para petani membeli solar untuk kebutuhan traktor seringkali solar malah kosong SPBU sehingga mengganggu proses produksi para petani.
“Saya mendesak pada Pemerintah, khususnya Pertamina, BPH Migas dan stacholder lainnya agar secepatnya dapat mengatasi kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut, agar mayoritas petani di Kabupaten Sukabumi tidak kesusahan, karena traktor tidak bisa pakai air,” tegas Bambang.
Bambang mengatakan, satu sisi Pemerintah sedang mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi namun di sisi lain hambatannya muncul seperti ini seperti tidak ada pengawasan dan penanganan khusus dari pihak-pihak terkait. Bahkan disinyalir hal tersebut bisa jadi ada pemainan para mafia BBM bersubsidi, lantaran lanjut Bambang, ketika petani membeli BBM solar bersubsidi di SPBU sering kali kosong, namun di penjual eceran ada meskipun dengan jumlah yang terbatas dan harganya jauh lebih mahal.
“Harga solar subsidi itu kan Rp 5.150 rupiah per liter di SPBU dan itu susah didapat, sementara di penjual eceran ada meskipun dengan jumlah yang terbatas dengan harga Rp 10.000 rupiah per botol yang katanya satu liter juga, itu kan memberatkan. Saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar senantiasa melakukan pengawasan yang lebih konfrehensif dalam pendistribusian BBM ini, karena ditakutkan adanya mafia-mafia migas yang sengaja memanfaatkan momentum ini yang membuat para petani menjadi susah,” bebernya.
Bambang berharap, pemerintah bisa segera memberikan solusi terkait persoalan tersebut. Karena menurutnya, yang terkena dampak nantinya bukan hanya petani saja, namun akan merembet ke bidang usaha lain seperti supir ataupun nelayan.
“Sebelum semua teriak, sudah seharusnya pemerintah memberikan solusi yang cepat karena yang akan menerima dampak nantinya bukan hanya petani saja, namun supir dan nelayan juga,” tutupnya.
