LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Sinergi tersebut dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga desa.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas setelah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Rakor membahas penguatan komitmen dan koordinasi pemerintah daerah dalam memastikan intervensi penanganan stunting menyasar kelompok yang tepat serta dilaksanakan secara berkualitas.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres selaku Wakil Ketua Pelaksana TPPS Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, Eddy Cahyono Sugiarto, menyampaikan bahwa keberhasilan penurunan stunting membutuhkan peningkatan cakupan sekaligus kualitas intervensi prioritas.
Ia menyebut angka stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Capaian tersebut diharapkan terus ditekan untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2025-2029.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui penandatanganan. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi program dan langkah nyata, termasuk memperkuat koordinasi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Sementara itu, Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Setwapres Mita Aprianti mengatakan, rakor tersebut merupakan bagian dari tugas Sekretariat Wakil Presiden dalam mengawal pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia menekankan pentingnya komitmen kepala daerah agar agenda pencegahan dan percepatan penurunan stunting tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyinkronkan kebijakan, bertukar pengalaman, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di daerah,” ujarnya.
Usai mengikuti kegiatan, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak dengan pembagian peran yang jelas hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
“Yang harus ditekankan adalah kerja sama antar-OPD, sampai nanti ke tingkat desa,” kata Andreas.
Ia berharap penguatan koordinasi dan kolaborasi tersebut dapat membuat berbagai intervensi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.
Dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
