Pj Wali Kota Sukabumi Buka Suara, soal Staf Ahlinya Diciduk Polisi

LINGKARPENA.ID | Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, buka suara terkait staf ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Sukabumi yang kini menjadi tetduga kasus penipuan dan penggelapan.

Diketahui kasus tipu-tipu proyek dinas itu terjadi pada saat tersangka inisial AS ini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi pada tahun 2022 kemarin.

“Kita ikuti saja proses hukum yang sudah berjalan ya,” kata Kusmana, kepada awak media Rabu, (13/12/2023).

Baca juga:  Penganiayaan Berujung Tewas di Sukabumi, Polisi Tetapkan Tersangka

Atas kasus ini, lanjut dia kedepan pihaknya akan membuat suatu langkah terkait dengan aturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.

“Nanti kami kaji dulu ya. Ada aturan khusus terkait dengan disiplin PNS ini. Kami lihat dulu sejauh mana proses hukum ini berjalan,” bebernya.

Dengan ditangkapnya Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sambung Kang Tutus sapaan akrab, pihaknya akan mengutus dua staf ahlinya yang memang bisa lebih produktif.

Baca juga:  Semangat Personel Satlantas Polres Sukabumi Kota Berikan Pelayanan Gatur Pagi Tak Terhalang Hujan 

“Iya, karena ada tiga staf ahli, ya kita mungkin bisa membagi tugas ke staf ahli yang dua itu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Sukabumi Kota menahan Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan inisial AS yang diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi (DKP3) di tahun 2022.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Bagus Panuntun menuturkan modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu dugaan tindak pidana tipu gelap uang sebesar Rp137 juta sebagaimana masuk dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KIHP yang terjadi di kantor CV Makmur Jaya, Kota Sukabumi.

Baca juga:  Ratusan Siswa TK Ikuti Lomba di Harlantas Bhayangkara Ke 67, Polres Sukabumi Kota

“Barang bukti yg kami sita yaitu satu lembar hasil cetak data kegiatan Dinas Pertanian tahun anggaran 2022. Dua lembar hasil cetak pertemuan korban dan TSK. Satu bundel hasil rekening Tahapan BCA atas nama korban periode Januari sampai dengan Februari 2022,” pungkasnya.

Pos terkait