LINGKARPENA.ID | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Uus Firdaus nyatakan siap dukung program Pemerintah Pusat. Dalam hal ini terutama dengan adanya perubahan status BKKBN yang kini menjadi Kementerian, setelah keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Untuk itu, Uus Firdaus telah siap menjalankan program yang akan diluncurkan dari kementrian BKKBN yang saat ini dipimpin Wihaji sebagai Menterinya. “Kami tentunya menyambut baik perubahan status BKKBN yang kini menjadi Kementerian, dan tentunya BKKBN naik kelas dari lembaga non-Kementerian menjadi Kementerian,” ujarnya.
Seiring dengan visi Presiden Pak Prabowo menuju Indonesia Emas 2045, Uus meyakini perubahan tersebut akan membawa dampak besar dalam pengelolaan keluarga berencana secara nasional.
“Iya termasuk di Kabupaten Sukabumi, kami masih menunggu Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pengelolaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.
“Hari ini masih menantikan arahan lebih lanjut, dan dalam waktu dekat akan ada agenda pertemuan nasional yang digelar di NTB pada Januari 2025 melibatkan seluruh kepala SKPD yang membidangi kependudukan dan keluarga berencana,” imbuhnya.
Salah satu program yang sedang disinkronkan saat ini, tegas Uus yakni Dahsat (Dapur Sehat) yang akan dikelola masyarakat, dengan inisiatif makan siang bergizi gratis.
“Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya nasional yang akan diterapkan di tingkat daerah, DPPKB Kabupaten Sukabumi mendukung penuh Kementerian baru ini,” paparnya.
“Karena RPJMD Kabupaten Sukabumi harus sinkron dengan RPJMD provinsi dan RPJMN. Perencanaan dari 2025 hingga 2029 harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan anggaran dan sumber daya yang lebih efektif dan efisien,” tandasnya.
