LINGKARPENA.ID | Pasca aksi ribuan guru honorer ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sukabumi 30 januari 2025 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali berjanji akan mengawal dan berkomitmen terhadap aspirasi para guru honorer tersebut.
“Mereka berharap agar status paruh waktu yang selama ini mereka jalani dapat diubah menjadi status penuh waktu. Meskipun keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tapi saya akan terus berkomitmen memperjuangkannya,” janjinya.
Dalam diskusi bersama perwakilan guru honorer R3, Budi menyampaikan kesepakatan untuk mengadvokasi aspirasi mereka dan telah bersepakat untuk menyampaikan semuanya dan akan berupaya memperjuangkan kepastian hukum untuk status R3.
“Kami juga akan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi, tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk tenaga kesehatan dan lainnya, agar bisa dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan anggaran,” terangnya.
Meskipun prosesnya cukup alot, Budi menegaskan bahwa DPRD akan terus berupaya menyampaikan aspirasi para honorer di forum-forum yang relevan. “Kami sudah bersepakat untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman honorer R3 agar bisa terwujud,” ucapnya.
Budi juga menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, dan harapan para guru honorer rekrutmen untuk R3 ke depan tidak lagi memerlukan tes, karena mereka sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun, terkait penggajian, saat ini masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena pemerintah daerah belum memiliki formasi untuk hal tersebut.
“Kami akan terus berusaha untuk mendapatkan posisi bagi R3 ini di masa mendatang,” tandasnya.
