LINGKARPENA.ID | Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi menyampaikan penjelasan lengkap mengenai proses penganggaran daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini merupakan rangkaian sistematis dan terstruktur yang dimulai dari perencanaan hingga pada akhirnya bermuara pada realisasi program dan kegiatan pembangunan di lapangan.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi , Aep Najmudin menyampaikan bahwa proses penganggaran tidak sekadar menyusun angka-angka dalam dokumen, tetapi melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
“Proses penganggaran yang dilaksanakan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan,”ujarnya
Ia juga menambahkan terkait beberapa tahapan penganggaran dari mulai perencanaan sampai ke realisasi
“Untuk prosesnya dari mulai Persiapan, Rancangan awal, Rancangan RKPD, Musrenbang, Rancangan akhir, Serta penetapan RKPD,”imbuhnya
Sementara itu, ia juga menjelaskan terkait dari proses atau tahapan-tahapan penganggaran mulai dari persiapan yaitu meliputi kick of meeting, penyusunan SK tim dan Agenda, Rancangan awal meliputi pengolahan data informasi hingga forum konsultasi publik, Rancangan RKPD meliputi Musrembang tingkat kecamatan dan forum perangkat daerah, Musrembang meliputi musyawarah rencana pembangunan RKPD (Rencama Kerja Pemerintah Daerah), Rencana akhir meliputi Reviu oleh Inspektorat dan fasilitasi RANPERKADA (Rancangan Peraturan Kepala Daerah) RKPD Oleh Gubernur, Serta Penetapan RKPD meliputi penetapan RKPD yang selanjutnya akan masuk pembahasan di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara)
Namun, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Melalui forum-forum Musrenbang diharapkan masyarakat dapat aktif menyuarakan kebutuhan dan turut mengawal proses pembangunan.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses penganggaran, masyarakat diharapkan dapat semakin proaktif dalam memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sukabumi.
