LINGKARPENA.ID | Ratusan petani dan berbagai elemen masyarakat berkumpul di Inna Samudera Beach Hotel, Palabuhanratu dalam agenda “September Bercahaya: FGD dan Ritual Budaya – Doa untuk Kemandirian Energi Listrik, Ketahanan Pangan dan Persatuan Nasional”, Selasa (23/9/2026).
Kegiatan yang digagas Komite Nasional Pergerakan Ketahanan Energi dan Pangan Indonesia itu, mengusung tema “Pemberdayaan Masyarakat Petani, Mengawal Jaringan Infrastruktur Listrik untuk Jabar Caang” ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Tani Nasional 2026.
Hadir dalam FGD tersebut, Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan Kemandirian Energi dan Pangan, perwakilan PLN UPP JBT-1, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Kabupaten Sukabumi, Dewan Tani Indonesia (DTI) Sukabumi, Majelis Sholawat Cahaya Nusantara, dan Sinergi Media Merah Putih.
Mewakili Presidium Komite Nasional, A. Ginanjar Akil menyampaikan apresiasi atas antusiasme petani yang hadir.
“Atas nama Komite Nasional Pergerakan Ketahanan Energi dan Pangan Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh petani atas kehadirannya mengikuti FGD Hari Tani Nasional 2026,” ujarnya.
Ginanjar berharap FGD ini tidak hanya menjadi forum diskusi, melainkan melahirkan pokok pikiran dan rekomendasi strategis untuk percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi.
“Harapan kami, FGD ini melahirkan langkah-langkah konkret untuk kemajuan sektor pertanian di daerah kita,” lanjutnya.
Ia menegaskan Hari Tani Nasional menjadi momentum menghormati jasa petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.
“Dari sawah dan ladang para petani itulah masa depan daerah ini tumbuh dan berkembang. Karena itu, dukungan terhadap petani harus terus diperkuat,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Komite Nasional, Aam Abdul Salam yang menjadi moderator FGD, menekankan petani sebagai mitra strategis pemerintah dan akar budaya ekonomi.
“Petani memiliki peran strategis untuk kemajuan sebuah daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi,” ungkap Aam.
Menurutnya, pengesahan UU Reforma Agraria menjadi angin segar bagi petani. Namun petani diminta tidak terjebak euforia formalitas hukum.
“Keberhasilan reforma agraria tidak ditentukan di ruang sidang Senayan, melainkan di garis depan pengelolaan lahan bagi para petani,” tegasnya.
Aam menjelaskan masyarakat, petani, organisasi tani, masyarakat adat, dan elemen sipil harus mengawal penyusunan peraturan turunan serta peta jalan reforma agraria. Partisipasi dalam pengusulan LPRA dan pemantauan lembaga penyelenggara menjadi kunci agar perlindungan dalam UU benar-benar terwujud.
“Hanya dengan pengawasan publik yang tajam, regulasi ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan penataan ketimpangan agraria,” jelasnya.
Ia berharap momentum Hari Tani Nasional dan UU Reforma Agraria dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menuntaskan persoalan lahan yang selama ini menjadi momok.
“Intinya di Hari Tani Nasional ini, kita berharap dengan disahkannya UU Reforma Agraria, ke depan para petani bisa lebih sejahtera dan persoalan lahan segera dituntaskan,” pungkas Aam.(*)
