LINGKARPENA.ID – Merasa tak dapat menyalurkan haknya, pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2022 lalu, puluhan warga melakukan aksi protes ke Kantor Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/05/2022) siang.
Warga yang datang terdiri dari beberapa ke RT-an. Diantaranya sebagian warga RT 14, 13 dan 06, yang berdomisili di Kampung Suweng, Desa Sundawenang.
Menurut salah satu perwakilan warga Kampung Suweng, Indrawan (37) mengatakan, warga datangi kantor Desa Sundawenang, untuk menyampaikan aspirasinya. Pasalnya mereka merasa saat pelaksanaan tahapan Pilkades kemarin itu tidak adil.
Warga menuntut agar pelaksanaan pemungutan suara Pilkades itu di ulang kembali. Hal ini disampaikan karena beberapa warga tidak mendapat surat panggilan pada Pilkades kemarin.
“Kami ingin pencobblosan Pilkades diulang lagi. Kemarin banyak warga yang gak nyoblos karena gak dapat surat panggilan,” ungkap Indrawan, saat berada di Aula Desa Sundawenang kepada awak media.
Lanjut Indrawan, di TPS 01 yang menjadi lokasi tempat pemilihan bagi warga RT 13 dan 14 Kampung Suweng ada sekitar 50 orang yang tidak menyoblos akibat tidak menerima surat panggilan.
Diakuinya, ia bersama warga lainnya akan melakukan boikot jika tuntutan hari ini tidak terpenuhi. Pihaknya akan mendatangi pihak terkait dengan massa yang lebih banyak.
“Kami akan menurunkan massa yang lebih banyak, karena permasalahan ini bukan cuma di tps 01 saja, tapi juga terjadi di TPS lain,” ujarnya.
Sementara itu, usai menerima protes warga Kampung Suweng, Kasi Binwas Kecamatan Parung kuda Lazuardi mengatakan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan panitia dan Panwas.
“Kami harus berkoordinasi dengan panitia Pilkades. Apakah benar memang tidak tersampaikan atau seperti apa. Kami akan melakukan inventarisir soal jumlahnya dan mencari tahu apakah memang masuk DPT atau tidak,” jelasnya Lazuardi.
Mengenai tuntutan tertulis yang diserahkan oleh warga, belum diterima oleh pihak desa. Lazuardi mengatakan, aduan yang masuk terkait Pilkades ini masuk ke dalam ranah panitia pengawas.
“Aduan itu ranahnya ke panwas atau mungkin nanti ke panitia. Jadi nanti panitia bagaimana menyikapinya dengan BPD,” ucapnya.
Ditanya soal akan ada aksi massa susulan yang lebih besar Lazuardi mengatakan, pihaknya akan menanggapi aspirasi tersebut dengan melibatkan pihak terkait.
“Kami akan tampung semua aspirasi yang disampaikan oleh warga. Dan kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari aduan warga itu,” pungkasnya.
